“Kalau jalan itu sudah diserahkan ke Pemda, maka menjadi tanggung jawab Pemda. Tapi kalau belum, maka menjadi kewajiban pengelola kawasan untuk memperbaikinya,” ucapnya.
Asep juga mengapresiasi aksi buruh yang berlangsung tertib dan damai. Menurutnya, dialog terbuka menjadi langkah penting dalam memperjuangkan aspirasi pekerja secara konstitusional.
Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) menegaskan, tuntutan meliputi rekomendasi pencabutan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang tenaga alih daya, percepatan pembangunan PHI, penyediaan fasilitas day care di kawasan industri, perbaikan infrastruktur jalan, serta dorongan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi.
