MCI juga menegaskan tidak ingin terseret dalam konflik hukum yang berkepanjangan.
Jika sertifikat tersebut tetap digunakan dalam persidangan, pihak lembaga khawatir akan terus dipanggil sebagai bagian dari proses hukum.
Hal ini dinilai berpotensi mengganggu fungsi utama lembaga dan membuka peluang penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan tertentu.
Pentingnya Pembaruan Data Kependudukan
Selain itu, Hanny menyoroti pentingnya penyesuaian data kependudukan bagi seorang mualaf.
Baca Juga: Cara Dapat Tiket Film Dilan ITB 1997 Cuma Rp1.997, Begini Syarat dan Jadwalnya
Ia menilai perubahan status agama pada dokumen resmi seperti KTP merupakan langkah krusial untuk menghindari polemik di kemudian hari.
Ia juga menyayangkan jika hingga saat ini data identitas yang bersangkutan belum diperbarui sesuai keyakinan barunya.
“Secara hukum, seharusnya status agama di KTP sudah berubah,” tegasnya.
Dengan pencabutan ini, MCI berharap tidak ada lagi penyalahgunaan sertifikat mualaf serta dapat menjaga fungsi dokumen tersebut tetap pada tujuan administratifnya.
