JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana menata 445 Rukun Warga (RW) berkategori kumuh yang dilakukan hingga 2027.
Program ini digagas sebagai langkah memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, mengurangi kepadatan yang tidak tertata, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi, air bersih, dan ruang terbuka.
Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Media dan Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan penetapan ratusan RW tersebut didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta dari evaluasi pada 2017. Menurutnya, kriteria kawasan kumuh tidak hanya dilihat dari kondisi fisik, tetapi juga aspek sosial-ekonomi masyarakat.
"Dasar utamanya adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta dari evaluasi tahun 2017. Kriteria kumuh mencakup aspek fisik (kepadatan bangunan, kualitas bangunan, sanitasi, drainase, akses jalan, air bersih, dan ruang terbuka hijau) serta kondisi sosial-ekonomi," kata Chico saat dikonfirmasi Poskota, Senin, 4 Mei 2026.
Chico menjelaskan, sebanyak 284 RW telah ditangani hingga 2024, tersisa sekitar 161 RW yang menjadi target penataan berikutnya.
"Hingga 2024, sebanyak 284 RW sudah ditangani, sehingga sisa target penataan sekitar 161 RW lagi. Data ini terus dievaluasi dan dimutakhirkan bersama BPS serta dinas terkait (DPRKP)," ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jakarta menetapkan kawasan bantaran rel kereta api sebagai prioritas utama penataan karena menyangkut keselamatan warga sekaligus pengembalian fungsi lahan negara. Salah sebuah lokasi yang dijadikan proyek percontohan adalah kawasan bantaran rel di Senen, Jakarta Pusat.
"Penataan akan diperluas ke titik-titik bantaran rel lainnya dan kawasan kumuh di seluruh wilayah administrasi (Jakpus, Jakut, Jaksel, Jakbar, Jak Tim, dan Kepulauan Seribu), dengan fokus pada yang paling mendesak berdasarkan tingkat kumuh (berat, sedang, ringan)," ucapnya.
Baca Juga: Pemprov DKI Siapkan 900 Hewan Kurban, Pastikan Iduladha di Jakarta Tertib dan Ramah Lingkungan
Chico menegaskan, konsep penataan yang dilakukan bersifat terpadu dan berkelanjutan, tidak hanya memperbaiki fisik lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek layanan dasar masyarakat.
“Penataan meliputi peningkatan kualitas permukiman seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, MCK komunal, saluran air, ruang terbuka, hingga balai warga. Selain itu juga integrasi layanan dasar seperti air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum,” tuturnya.
Dalam beberapa kasus, terutama di kawasan rawan seperti bantaran rel, Pemprov juga akan melakukan relokasi secara selektif dengan pendekatan humanis. Chico memastikan tidak ada penggusuran sepihak tanpa solusi hunian bagi warga terdampak.
Adapun sejumlah lokasi yang disiapkan untuk relokasi, antara lain rumah susun di Nagrak, Rorotan, dan PIK Pulogadung.
“Relokasi dilakukan secara manusiawi. Warga dipindahkan ke hunian sementara sebelum menempati hunian permanen. Tidak ada penggusuran tanpa solusi,” ucapnya.
Di kawasan Senen, Pemprov juga menyiapkan hunian sementara di Jalan Kramat Raya melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BUMN.
Baca Juga: Skema Pajak Kendaraan Listrik 2026, Pemprov DKI Siapkan Insentif Berlapis
"Warga tetap mendapat dukungan penuh: akses air, listrik, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Tidak ada penggusuran sepihak tanpa solusi," ujar dia.
Menurutnya, program ini didanai APBD Jakarta serta kolaborasi dengan pemerintah pusat. Meski belum ada angka total final hingga 2027, Pemprov sebelumnya telah mengalokasikan ratusan miliar rupiah untuk program serupa.
"Sebagai referensi, pada periode sebelumnya Pemprov menyiapkan ratusan miliar rupiah per tahun untuk penataan serupa (contoh: Rp325 miliar untuk batch tertentu di 2025)," ucap dia. (cr-4)
