“Penataan meliputi peningkatan kualitas permukiman seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, MCK komunal, saluran air, ruang terbuka, hingga balai warga. Selain itu juga integrasi layanan dasar seperti air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum,” tuturnya.
Dalam beberapa kasus, terutama di kawasan rawan seperti bantaran rel, Pemprov juga akan melakukan relokasi secara selektif dengan pendekatan humanis. Chico memastikan tidak ada penggusuran sepihak tanpa solusi hunian bagi warga terdampak.
Adapun sejumlah lokasi yang disiapkan untuk relokasi, antara lain rumah susun di Nagrak, Rorotan, dan PIK Pulogadung.
“Relokasi dilakukan secara manusiawi. Warga dipindahkan ke hunian sementara sebelum menempati hunian permanen. Tidak ada penggusuran tanpa solusi,” ucapnya.
Di kawasan Senen, Pemprov juga menyiapkan hunian sementara di Jalan Kramat Raya melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BUMN.
Baca Juga: Skema Pajak Kendaraan Listrik 2026, Pemprov DKI Siapkan Insentif Berlapis
"Warga tetap mendapat dukungan penuh: akses air, listrik, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Tidak ada penggusuran sepihak tanpa solusi," ujar dia.
Menurutnya, program ini didanai APBD Jakarta serta kolaborasi dengan pemerintah pusat. Meski belum ada angka total final hingga 2027, Pemprov sebelumnya telah mengalokasikan ratusan miliar rupiah untuk program serupa.
"Sebagai referensi, pada periode sebelumnya Pemprov menyiapkan ratusan miliar rupiah per tahun untuk penataan serupa (contoh: Rp325 miliar untuk batch tertentu di 2025)," ucap dia. (cr-4)
