BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) kembali diperingati. Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah, tetapi tentang masa depan sebuah kota. Di Kota Bekasi, sebagai kota penyangga ibu kota, kualitas pendidikan menjadi kunci dalam menyiapkan generasi yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman menilai ketimpangan dalam dunia pendidikan masih ada. Ia menyebutkan berdasarkan regulasi, pendidikan merupakan hak dasar warga negara dan Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.
“Secara regulasi, kita memiliki landasan yang sangat kuat. Mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhinya. Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menjadi acuan dalam menjaga mutu layanan pendidikan,” ujar Wildan.
Wildan yang juga Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi yang membidangi Pendidikan menegaskan artinya, secara aturan kita sudah sangat jelas tidak boleh ada anak yang tertinggal dari pendidikan. Namun, lanjutnya jika kita melihat kondisi di lapangan, kita juga harus jujur bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama.
Wildan mengungkapkan jumlah peserta didik di Kota Bekasi mencapai ratusan ribu orang. Dijelaskan olehnya Kota Bekasi memiliki angka tertinggi di provinsi Jawa Barat dengan pencapaian rata-rata masa tempuh pendidikan di sekolah.
“Dari sisi angka, Kota Bekasi sebenarnya cukup progresif. Jumlah satuan pendidikan mencapai lebih dari seribu lembaga, dengan total peserta didik SD hingga SMP sekitar 380 ribu siswa. Bahkan, rata-rata lama sekolah sudah menyentuh angka 12,11 tahun dan tertinggi di Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Bekasi sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pendidikan,” ungkap Wildan.
Politisi PKB Kota Bekasi itu menuturkan tetapi di balik capaian tersebut, ada realitas yang tidak bisa kita abaikan. Wildan menyebutkan dunia pendidikan di Kota Bekasi masih alami ketimpanganyang masih terjadi.
Wildan menambahkan permasalahan di awal tahun ajaran baru setiap tahunnya masih sering terjadi. Permasalahan tersebut, lanjutnya menciptakan kegelisahan pada orang tua yang berharap anaknya bisa dapat masuk sekolah negeri.
Baca Juga: Tanpa Upacara, SMK PGRI 24 Manfaatkan Momen Hardiknas untuk Membereskan Kelas
“Masih ada ketimpangan antar wilayah. Kita masih menemukan kelurahan yang belum memiliki SMP negeri, sementara di sisi lain ada sekolah yang justru kelebihan kapasitas. Setiap tahun, persoalan PPDB atau SPMB selalu menjadi kegelisahan masyarakat atau orang tua harus berjuang keras hanya untuk memastikan anaknya bisa bersekolah di negeri,” jelasnya.
Wildan juga menyoroti sisi tenaga pendidik, jumlah guru memang cukup besar, bahkan sebagian besar sudah tersertifikasi. Namun, dijelaskan Wildan distribusinya belum merata. Ada sekolah yang kekurangan guru, sementara di tempat lain justru berlebih.
Wildan menambahkan belum lagi persoalan kualitas sarana prasarana, serta isu perlindungan anak di lingkungan sekolah yang harus terus kita perhatikan. Ditegaskan olehnya disinilah pentingnya kehadiran Pemerintah dan DPRD untuk tidak hanya melihat angka, tetapi juga memahami realitas di lapangan.
“Menurut saya, ke depan ada beberapa langkah strategis yang harus kita dorong bersama. Pertama, pemerataan pembangunan sekolah, khususnya SMP dan SMA negeri di wilayah yang masih kekurangan. Ini penting agar tidak ada lagi kesenjangan akses pendidikan. Kedua, pembenahan sistem penerimaan peserta didik agar lebih adil, transparan, dan benar-benar berbasis kebutuhan wilayah, bukan sekadar administrative,” ujarnya.
Baca Juga: Contoh 10 Ucapan Hardiknas 2025 Berisikan Semangat dan Motivasi untuk Dunia Pendidikan
“Ketiga, penguatan kualitas guru, tidak hanya melalui sertifikasi, tetapi juga peningkatan kompetensi, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi pendidikan. Keempat, mendorong konsep sekolah berbasis teknologi atau smart school, agar anak-anak Bekasi tidak tertinggal dalam perkembangan zaman. Kelima, memperkuat perlindungan anak dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif,” paparnya.
Dan yang tidak kalah penting, Wildan meminta Pemerintah Kota Bekasi harus membuka ruang kolaborasi dengan sekolah swasta. Karena, lanjutnya mereka juga bagian dari solusi dalam menjawab keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Pada akhirnya, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kita sebagai masyarakat. Harapan kita sederhana, namun sangat penting. Tidak boleh ada anak Kota Bekasi yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses, dan tidak boleh ada kualitas pendidikan yang timpang antar wilayah. InsyaAllah, dengan komitmen bersama, Kota Bekasi bisa menjadi kota dengan sistem pendidikan yang tidak hanya maju secara angka, tetapi juga adil dan berkualitas bagi semua,” harapnya.
.jpg)
