POSKOTA.CO.ID - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, tengah menjadi sorotan usai mengkritisi laporan anggaran yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.
Rapat yang semula berjalan formal pada Rabu, 1 April 2026 itu mulai memanas saat Saleh menemukan adanya ketidaksesuaian angka, khususnya pada pos tugas pembantuan dan pemasaran.
Momen tersebut kemudian menjadi viral setelah potongan video rapat beredar luas di media sosial.
Dalam tayangan yang beredar, Menteri Pariwisata tampak kesulitan memberikan penjelasan rinci terkait selisih angka yang dipermasalahkan.
Situasi semakin canggung ketika jajaran internal kementerian yang dimintai klarifikasi juga tidak mampu menyajikan data yang pasti.
Saleh menegaskan, persoalan anggaran negara tidak bisa ditangani dengan pendekatan perkiraan.
“Ia menekankan bahwa setiap angka dalam laporan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak,” ujarnya dengan nada tegas di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, ketidaktepatan data bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kredibilitas lembaga dalam mengelola keuangan negara.
Sebagai lembaga pengawas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut, Komisi VII DPR RI memberikan tenggat waktu lima hari kepada Kementerian Pariwisata untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali laporan anggaran yang telah diverifikasi.
Polemik ini pun berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai sosok Saleh Daulay.
