BANDUNG, POSKOTA.CO.ID - Nyawa warga kembali melayang akibat pohon tumbang di Jalan Bojong Raya, Kecamatan Bandung Kulon, Jumat, 3 April 2026. Insiden yang berulang ini langsung memantik reaksi keras DPRD Kota Bandung yang menilai ada persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan kota.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana menegaskan, peristiwa tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai musibah semata. Ia menyebut, kejadian itu mencerminkan lemahnya pengawasan serta pemeliharaan pohon oleh pemerintah kota.
“Ini bukan soal alam, ini soal kelalaian yang dibiarkan. Lebih serius lagi, ketika sudah ada korban jiwa, maka ini bukan sekadar evaluasi, tapi tanggung jawab moral dan administratif pemerintah,” kata Andri.
Menurut Andri, minimnya pendataan pohon rawan tumbang serta lemahnya mitigasi di lapangan menjadi faktor utama penyebab insiden berulang. Ia mengingatkan agar keselamatan warga tidak terus dikorbankan akibat lambannya kinerja birokrasi.
Baca Juga: DPRD Bandung Barat Buka Bersama di Hotel Bintang 5, Warga Kecewa
Andri juga menyoroti kejadian serupa kerap terjadi tanpa diikuti langkah konkret untuk pencegahan. Karena itu, ia mendesak Pemkot Bandung segera melakukan audit total terhadap pohon-pohon yang berpotensi tumbang.
Selain itu, ia meminta peta risiko pohon rawan tumbang dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi sekaligus upaya mitigasi bersama.
Tak hanya itu, Andri menekankan pentingnya penetapan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Menurutnya, selama ini penanganan kerap berhenti pada penjelasan normatif tanpa tindak lanjut jelas.
Baca Juga: DPRD Bandung Soroti Penguatan Peran Satpol PP dalam Raperda Baru
“Kalau kejadian seperti ini terus berulang, wajar publik menilai pemerintah tidak belajar dari kejadian sebelumnya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung anggaran pemeliharaan lingkungan yang telah dialokasikan. Publik, kata dia, berhak mempertanyakan efektivitas penggunaannya jika insiden serupa masih terus terjadi.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Bandung akan mendorong persoalan ini masuk dalam agenda resmi pengawasan. “Kami tidak akan berhenti pada pernyataan. Ini menyangkut keselamatan warga Kota Bandung,” tuturnya.
