JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyoroti lambannya pemulihan permukaan jalan pada proyek pengelolaan air limbah Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Wibi, proyek strategis nasional tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Ia menegaskan, tujuan besar pembangunan sanitasi harus tetap dibarengi dengan tata kelola proyek yang disiplin di lapangan.
“JSDP ini proyek besar, tujuannya baik untuk masa depan sanitasi Jakarta. Tapi jangan sampai proyek strategis nasional justru menjadi sumber kemacetan permanen karena lubangnya tidak segera ditutup,” ujar Wibi kepada awak media, Senin, 2 Maret 2026.
Dampak Galian Berlarut di Jembatan Besi
Wibi menyoroti kondisi di kawasan Jembatan Besi, termasuk jalur busway, yang dinilainya mengalami dampak berkepanjangan akibat galian proyek yang belum kunjung dipulihkan.
Baca Juga: Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Tinjau Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah Domestik
“Ini soal pengendalian proyek. Saya bahkan sudah pernah melaporkan hal ini sebelumnya, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian yang jelas,” katanya.
Ia menyebut persoalan utama terletak pada lemahnya koordinasi antara pihak pelaksana pekerjaan bawah tanah dan pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan permukaan jalan.
Menurutnya, pemisahan tanggung jawab semacam ini tidak boleh merugikan publik.
“Yang gali harus pastikan yang menutup. Tidak boleh ada alasan beda kontraktor lalu warga yang menanggung macet dan risiko kecelakaan. Jakarta bukan kota galian tanpa akhir,” tegas Wibi.
Baca Juga: Jepang Buang Air Limbah ke Laut, Negara China Hingga Korea Selatan Ajukan Protes dan Kritikan Pedas
PSN Harus Tetap Diawasi Ketat
Meski demikian, Wibi menekankan bahwa besarnya nilai dan urgensi proyek tidak boleh menjadi alasan abai terhadap disiplin pelaksanaan.
“PSN bukan berarti kebal dari evaluasi. Justru karena ini proyek strategis, pengawasan harus lebih ketat. Kita tidak mau proyek jangka panjang yang baik rusak citranya karena tata kelola yang lemah di lapangan,” ujarnya.
Atas dasar itu, Wibi menyatakan akan meminta penjelasan resmi dari dinas terkait mengenai titik-titik galian yang belum dipulihkan, termasuk di kawasan Jembatan Besi. Ia juga menuntut adanya timeline penyelesaian yang jelas dan transparan.
“Jakarta harus menjadi kota yang tertata. Bukan kota yang dibobok lalu dibiarkan. Warga berhak atas jalan yang aman dan lancar,” tambahnya.
Sebagai informasi, JSDP merupakan proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat yang mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta jaringan perpipaan di sejumlah zona Jakarta.
Proyek ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan tujuan meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan. (cr-4).
