POSKOTA.CO.ID - Di tengah gelombang kritik tajam publik terhadap alumni Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya, Arya Iwantoro, muncul suara berbeda dari penulis kenamaan Indonesia, Tere Liye.
Ketika linimasa dipenuhi kecaman, sang novelis justru menawarkan perspektif penyeimbang yang mengedepankan logika, proporsionalitas, dan etika publik.
Tere Liye Menilai Reaksi Warganet Terlalu Lebay
Dalam pernyataan panjang yang ia unggah di Fscebook pada Senin, 23 Februari 2026 penulis novel bestseller seperti Hafalan Sholat Delisa ini menyebut bahwa banyak warganet bereaksi “terlalu lebay” terhadap video viral Dwi Sasetyaningtyas yang menyatakan, “Cukup saya saja yang WNI.”
Baca Juga: Mantan Kekasih Lindi Fitriyana Siapa? Jadi Sorotan Usai Viral segera Menikah dengan Virgoun
“Apa sih dosanya? Saya mulai kesal melihat kasus ini. Lebay. Coba dijawab pertanyaan sederhana ini: ‘Apa sih dosa dari orang ini saat anaknya jadi WNA? Dia nyuri? Dia korup? Dia zolim?’” tulisnya tegas.
Menurutnya, viralnya kasus ini lebih disebabkan sentimen emosional ketimbang analisis rasional terhadap fakta.
Pembahasan Tiga Tuduhan Utama Publik
1. Soal Penggunaan Dana Negara
Publik menilai bahwa sebagai penerima beasiswa LPDP, Dwi dianggap menyia-nyiakan investasi negara. Tere Liye tidak menolak bahwa dana LPDP memang berasal dari APBN. Namun ia menegaskan bahwa jutaan rakyat Indonesia juga menerima bantuan negara tanpa mendapatkan pengawasan moral seketat ini.
“Sama dengan 19 juta penerima Kartu Pra Kerja. Sama dengan penerima bansos, bantuan gaji, dan berbagai fasilitas negara lainnya. Coba saya tanya, mana sumbangsih mereka dari ribuan triliun dana negara selama 20 tahun terakhir?” tulisnya.
Dengan kata lain, ia mempertanyakan standar ganda publik dalam menilai siapa yang dianggap “pantas” menerima fasilitas negara.
2. Tuduhan Menjelek-jelekkan Indonesia
Menurut Tere Liye, pihak yang berhak disebut merusak citra bangsa bukanlah seorang ibu yang menyuarakan pendapat, tetapi mereka yang menyalahgunakan kewenangan.
“Yang jelek-jelekin Indonesia itu para koruptor, yang bancakan uang rakyat lewat proyek-proyek. Yang nyuap, nyogok.”
Ia menyinggung bahwa lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi pun menghadapi pelemahan, namun tidak menimbulkan kemarahan massal sebesar kasus Dwi.
3. Tuduhan Pamer dan Haus Validasi
Tere Liye justru balik mengkritik para warganet yang menuduh Dwi “pamer”.
“Kalian juga haus validasi. Coba cek akun medsos masing-masing. Kalian ingin eksis juga, bukan?”
Ia bahkan menyindir bahwa banyak orang menuntut moralitas tinggi dari orang lain, tetapi tidak melakukan refleksi yang sama terhadap dirinya.
Lebih jauh, penulis berkelahiran Lahat ini menyoroti kecenderungan publik untuk membesar-besarkan isu tertentu, sementara mengabaikan isu besar lain yang lebih substansial. Ia menyebut perdebatan mengenai program pemerintah, koperasi, serta isu lingkungan jarang menarik perhatian publik.
“Coba pikirkan. Kita mungkin tidak pernah mengkritik isu-isu penting. Tapi untuk video LPDP ini, kita bahas berkali-kali.”
Pernyataan ini sejalan dengan kritik budaya digital yang menyebut bahwa perhatian publik sering kali terjebak pada perkara-perkara viral, bukan yang berdampak jangka panjang bagi negara.
Dukungan dan Reaksi Tokoh Publik Lain
Kasus ini juga menarik perhatian sejumlah figur publik. Sebelumnya, budayawan Sujiwo Tejo sempat menulis surat terbuka kepada Purbaya Yudhi Sadewa mengenai polemik LPDP. Aktris Cindy Fatika Sari pun ikut bersuara terkait fenomena warganet yang menghakimi tanpa memahami konteks.
Munculnya banyak komentar dari figur publik mencerminkan betapa luasnya efek domino dari satu video viral di platform seperti TikTok dan Instagram.
Baca Juga: Agama Lindi Fitriyana Apa? Ini Biodata Calon Istri Virgoun yang Akan Segera Dinikahi
Ajakan untuk Berpikir Jernih
Pada bagian akhir tulisannya, Tere Liye mengajak publik untuk bercermin dan kembali mempertimbangkan pertanyaan utama dari kasus ini:
“Apa sih dosa dari orang ini? Jika dia korup, masukkan ke penjara. Jika tidak, abaikan saja video haus validasinya.”
Ini menjadi pesan kunci bahwa reaksi publik khususnya di media sosial perlu mempertimbangkan akurasi informasi, proporsionalitas respon, serta empati.
Kasus Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya bukan sekadar soal status kewarganegaraan anak atau penggunaan dana negara. Kasus ini memotret cara publik bereaksi terhadap isu viral serta bagaimana standar moral sering kali diterapkan secara tidak konsisten.
Melalui pandangannya, Tere Liye mengingatkan bahwa perdebatan publik sejatinya diarahkan pada substansi, bukan sekadar emosi. Sikap proporsional dan jernih sangat dibutuhkan agar ruang publik tetap sehat dan demokratis.
