POSKOTA.CO.ID – Wacana pemerintah mengimpor 105 ribu mobil dari India menuai polemik. Beragam komentar bermunculan, tak terkecuali dari gedung parlemen yang meminta pemerintah menunda impor mobil dimaksud.
Diberitakan, rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan operasional koperasi desa Merah Putih, konon akan dilakukan oleh PT. Agrinas Pangan Nusantara.
Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari M&M, 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Merespons wacara tersebut, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya telah meminta pemerintah menunda terlebih dahulu rencana impor mobil maksud.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Mencermati Tahun Kuda Api
“Wajar rencana impor mobil menuai kontroversi. Dari jumlahnya saja sudah besar hingga mencapai ratusan ribu unit,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Bukan soal jumlahnya yang besar saja, tetapi soal impornya itu. Bukankah di dalam negeri banyak industri otomotif yang mampu menyuplai mobil jenis pikap,” tambah Yudi.
“Impor mobil ini seolah tak sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang sangat bangga dengan produk lokal hingga Maung dijadikan mobil dinas para pejabat negara,” jelas mas Bro.
“Iya juga, kalau pejabat negara saja menggunakan produk lokal, industri dalam negeri, mengapa mobil impor malah merajai jalanan di desa-desa. Kontras dong,” kata Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Optimis, Mudik Lebaran Lebih Tertib, Aman dan Selamat
“Mungkin saja kebutuhan mendesak dalam jumlah besar untuk operasional koperasi desa, yang hanya dapat dipenuhi melalui impor. Jika dari dalam negeri harus ngantre,” ujar Yudi.
“Semuanya bisa diatur, pemenuhan bisa dilakukan secara bertahap. Jika sangat- sangat mendesak, apa boleh buat,” jelas Heri.
“Tapi rasa-rasanya kurang pantas, jika koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, terlebih koperasi Merah Putih, menggunakan produk asing,” urai mas Bro.
“Tapi persoalan sepertinya sudah klir. Pihak Agrinas sendiri telah mengklarifikasi akan menunda impor mobil pikap dari India untuk kebutuhan koperasi. Pihaknya akan mengikuti saran dari DPR dan pemerintah,” ujar Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Filosofi Asta-Jari Tangan
“Di sisi lain, seperti dikatakan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pikap secara mandiri yang menjadi bukti kemandirian industri otomotif nasional, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi perekonomian,” kata mas Bro.
“Nah, semakin jelas, dan persoalan semakin klir. Penggunaan produk lokal akan menggerakkan perekonomian nasional,” kata Yudi.
