JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sejumlah massa aksi solidaritas Palestina mendesak pemerintah Indonesia menarik diri dari Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian.
Desakan itu dilakukan Aqsa Working Group (AWG) menyusul kabar Israel ikut bergabung dalam forum yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump itu.
"Kami berharap pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas untuk tidak ikut dalam Board of Peace. Jika tujuan utamanya perdamaian, seharusnya rakyat Palestina menjadi pihak utama yang dilibatkan,” kata Koordinator Lapangan aksi, Khabab Syahdan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Februari 2026.
Dalam aksi yang itu massa melakukan long march sambil membawa atribut protes dari kawasan Kedutaan Besar Palestina di Menteng, Jakarta Pusat. Massa berjumlah ratusan itu mulai berkumpul setelah shalat Jumat dan secara bertahap melakukan long march menuju Kedubes Amerika Serikat.
Baca Juga: Amnesty International Surati DPR soal Indonesia Gabung Board of Peace
"Kegiatan ini sebagai bentuk solidaritas masyarakat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus penolakan terhadap agresi yang masih terjadi," ujarnya.
Hal senada disampaikan aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah. Dalam aksinya, perempuan yang selalu vokal terhadap penindasan otoritas mengkritik keras langka Indonesia gabung BOP.
Ia mengatakan, keterlibatan Indonesia dalam BOP tidak mencerminkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Kami di sini mewakili masyarakat Indonesia yang merasa gelisah dan dikhianati karena negara dianggap bergabung dengan dewan penjajah, bukan dewan perdamaian,” ucapnya.
Baca Juga: Israel Tetap Bombardir Gaza Setelah Masuk Board of Peace, 31 Orang Tewas
Wanda menilai keterlibatan Indonesia dalam BOP tidak mencerminkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Selain itu, ia turut menyoroti penggunaan istilah “perdamaian” yang menurutnya kerap dijadikan narasi untuk menutupi penjajahan terhadap rakyat Palestina. Ia mengklaim perdamaian yang disuarakan pihak tertentu tidak menghentikan kekerasan yang masih berlangsung di Palestina.
“Rakyat Indonesia tidak bisa ditipu dengan istilah perdamaian jika di saat yang sama nyawa warga Palestina terus melayang dan wilayah mereka tetap diduduki,” tuturnya.
