POSKOTA.CO.ID - Kematian tragis YBS, 10 tahun, siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pena, menuai sorotan berbagai kalangan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai peristiwa tersebut mencerminkan persoalan perlindungan anak yang masih memerlukan penanganan menyeluruh.
Komisioner KPAI Diyah Puspitarini mengungkapkan bahwa angka anak yang mengakhiri hidup di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Ia menyebut, kasus seperti ini menunjukkan masih lemahnya pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya di bidang pendidikan.
Baca Juga: Isi Surat Anak SD Bunuh Diri di NTT Apa? Ini Terjemahan dan Fakta Tabir Masalah yang Dihadapi Korban
“Kami memiliki data yang cukup lengkap. Dalam kasus ini, kami sangat prihatin karena anak seharusnya memperoleh hak atas pendidikan. Namun hak tersebut tidak terpenuhi, sehingga berujung pada peristiwa yang sangat menyedihkan,” ujar Diyah saat dikonfirmasi Poskota pada Rabu, 4 Februari 2026.
Berdasarkan catatan KPAI, terdapat sejumlah faktor yang kerap melatarbelakangi kasus anak mengakhiri hidup, di antaranya perundungan, pola pengasuhan, tekanan ekonomi, kecanduan gim daring, hingga persoalan relasi sosial.
Oleh karena itu, Diyah menegaskan kasus YBS tidak bisa disederhanakan hanya pada persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan alat sekolah.
Menurut Diyah, aspek pengasuhan dan kondisi sosial anak perlu ditelusuri lebih jauh. Diketahui, YBS tidak tinggal bersama orang tuanya dan diduga minim pendampingan dalam kesehariannya.
“Kami mendorong Polres Ngada untuk mengembangkan penyelidikan. Bisa saja anak ini mengalami perundungan di lingkungan sekolah, misalnya karena belum memiliki buku atau alat tulis,” kata Diyah.
