Penangkapan kepala daerah, sebagian besar melalui operasi senyap itu, bukan hal yang baru.
Jika menengok ke belakang, sudah ratusan kepala daerah mengenakan rompi tahanan KPK karena melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai modus. Sebagian besar terkait kasus suap, komisi dan ijon proyek, jual beli jabatan tak hanya di level eselon II Pemda setempat, bahkan hingga ke perangkat desa.
Sering dikatakan jalan pintas melalui korupsi oleh sejumlah kepala daerah sebagai upaya pengembalian modal akibat politik berbiaya tinggi dalam setiap gelaran pilkada langsung.
Kemudian, mencuat usulan penataan kembali sistem pilkada guna menekan politik berbiaya tinggi adalah bagian dari solusi. Tetapi apa pun sistem pilkada yang diterapkan, yang utama adalah dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang benar-benar melakukan pengabdiannya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya.
Tidak saja menghasilkan pemimpin yang memiliki akseptabilitas, elektabilitas dan kapabilitas, terlebih jika hanya di atas kertas hasil pencitraan. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi.
Baca Juga: Kopi Pagi: Ubah yang Susah jadi Mudah
Perbaikan sistem politik dengan menata kembali sistem pilkada, menata kembali sistem pemerintahan di daerah, bukanlah segala-galanya. Sistem baik, pelaksanaan juga baik, tetapi jika si pembuat kebijakan tidak baik, maka hasilnya pun menjadi tidak baik.
Ada sisi sosial budaya yang hendaknya patut kita cermati bersama.Ini menyangkut sikap dan perilaku masyarakat terkait rasa malu seperti disinggung di awal tulisan ini.
Rasa malu hendaknya menjadi gerakan moral bangsa. Menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, rasa malu mutlak perlu dibudayakan, yang penerapannya dimulai dari pribadi hingga tingkat elite bangsa ini dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk menjadi bangsa yang besar dan mandiri, negara kita memerlukan dukungan seluruh rakyat yang memiliki “rasa malu”. Malu untuk korupsi, malu menerima suap dan pungli, malu mengambil hak orang lain. Malu memperdaya, mengakali dan menindas saudara sendiri, seperti dikatakan Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi”.
Baca Juga: Kopi Pagi: Kemandirian Parpol Mendesak
Jangan sampai rasa malu tergerus hanya karena kebutuhan sesaat, ambisi politik dan melanggengkan kekuasaanya semata.
