POSKOTA.CO.ID - Ketegangan geopolitik internasional di kawasan Arktik kembali memanas pada awal 2026, seiring dengan pengiriman pasukan dari beberapa negara Eropa ke Greenland dan meningkatnya rhetoric intens dari Amerika Serikat terkait masa depan pulau besar tersebut.
Peristiwa ini menimbulkan spekulasi tentang masa depan hubungan antara aliansi transatlantik dan keamanan kawasan Arktik.
Greenland adalah wilayah otonom terbesar di dunia yang secara politik berada di bawah Kerajaan Denmark. Secara strategis, pulau ini penting karena letaknya di tengah jalur arktik, potensi sumber daya alamnya, serta basis-basis militer NATO termasuk fasilitas NORAD yang mendukung pengawasan ruang udara Arktik.
Krisis ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengungkapkan pandangan bahwa Greenland adalah aset strategis penting dan menolak kekhawatiran negara lain mengenai kemungkinan penggunaan kekuatan untuk memperoleh pengaruh atau kontrol.
Baca Juga: Tiga Orang Penambang Ilegal di Area Tambang PT Antam Belum Ditemukan, Tim SAR Hentikan Pencarian
Pengiriman Pasukan Eropa ke Greenland
Melansir dari channel Youtube @Bossman Mardigu, dalam beberapa pekan terakhir, Denmark sebagai negara bertanggung jawab atas pertahanan Greenland telah mengerahkan ratusan tentara ke wilayah tersebut sebagai bagian dari latihan militer bertajuk Operation Arctic Endurance. Pasukan ini terdiri dari unit-unit Denmark yang diperkuat oleh kontribusi militer dari negara-negara NATO Eropa seperti Prancis, Jerman, Swedia, dan Norwegia.
Mayor Jenderal Denmark, Peter Harling Boysen, menyatakan bahwa “keamanan Arktik adalah prioritas utama dan kami siap mempertahankan wilayah ini” dalam konteks latihan keamanan yang sedang berlangsung.
Latihan tersebut difokuskan pada penguatan posisi pertahanan, pengintaian bersama, serta kemampuan logistik untuk menghadapi ancaman potensial di daerah Arktik. Namun, pasukan yang dikerahkan bersifat simbolik dan kecil jika dibandingkan dengan kekuatan militer utama tujuannya lebih ke arah deterrence daripada persiapan perang besar.
Respons Amerika dan Dampaknya pada NATO
Pernyataan AS yang tidak menutup kemungkinan penggunaan langkah militer untuk mendapatkan Greenland telah menimbulkan gelombang reaksi di Eropa. Presiden Trump dilaporkan mengatakan bahwa isu Greenland merupakan bagian dari strategi keamanan nasional AS, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Hal ini memicu ketegangan dalam kerangka NATO, aliansi militer yang selama ini menjadi simbol kerja sama transatlantik. Bahkan, menurut laporan, beberapa sekutu NATO Eropa hingga menahan informasi intelijen dari AS karena kekhawatiran terhadap kemungkinan penggunaan data tersebut dalam skenario agresi terhadap Greenland.
Dalam arah yang sama, sejumlah pejabat Eropa mengecam ancaman tarif dan retorika yang dinilai dapat merusak hubungan bilateral serta stabilitas aliansi. Komisi Eropa menyatakan sedang mempersiapkan paket keamanan di kawasan Arktik sebagai respons terhadap dinamika terbaru.
Pernyataan Pemimpin Eropa dan Penegasan Penolakan Pencaplokan
Para pemimpin utama Eropa, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, secara terbuka menolak kemungkinan pencaplokan Greenland, menyebutnya sebagai bentuk “kolonialisme baru” yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan kedaulatan.
“Oleh karena itu, keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif, bersama dengan sekutu NATO termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB,” dikutip dari The Guardian dari pernyataan para sekutu Eropa Rabu, 21 Januari 2025.
Baca Juga: Alasan Target Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Hanya 100, Ini Kata Pemprov DKI
Potensi Konflik dan Prospek Masa Depan
Meski media internasional dan analis politik telah memperbincangkan kemungkinan konflik langsung antara negara Eropa dan Amerika, mayoritas pengamat menilai skenario perang besar tetap sangat rendah. Fokus utama sekutu adalah menjaga stabilitas, memperkuat kerja sama pertahanan kolektif, serta mencari solusi diplomatik melalui forum internasional seperti NATO dan PBB.
Namun, Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menyatakan bahwa meskipun kemungkinan invasi tidak dianggap sebagai skenario utama, pemerintah setempat meminta masyarakat untuk tetap waspada dan siap menghadapi berbagai kemungkinan dalam keadaan krisis global yang tidak terduga.
Isu Greenland 2026 menunjukkan kompleksitas hubungan internasional di era geopolitik baru, di mana isu-isu strategis seperti kendali atas wilayah Arktik dapat memicu dinamika besar dalam hubungan transatlantik.
Pengiriman pasukan Eropa, penolakan keras terhadap pencaplokan, serta langkah-langkah keamanan bersama mencerminkan komitmen kolektif untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas kawasan, meski risiko konflik langsung tetap rendah.
