Para pemimpin utama Eropa, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, secara terbuka menolak kemungkinan pencaplokan Greenland, menyebutnya sebagai bentuk “kolonialisme baru” yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan kedaulatan.
“Oleh karena itu, keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif, bersama dengan sekutu NATO termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB,” dikutip dari The Guardian dari pernyataan para sekutu Eropa Rabu, 21 Januari 2025.
Baca Juga: Alasan Target Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Hanya 100, Ini Kata Pemprov DKI
Potensi Konflik dan Prospek Masa Depan
Meski media internasional dan analis politik telah memperbincangkan kemungkinan konflik langsung antara negara Eropa dan Amerika, mayoritas pengamat menilai skenario perang besar tetap sangat rendah. Fokus utama sekutu adalah menjaga stabilitas, memperkuat kerja sama pertahanan kolektif, serta mencari solusi diplomatik melalui forum internasional seperti NATO dan PBB.
Namun, Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menyatakan bahwa meskipun kemungkinan invasi tidak dianggap sebagai skenario utama, pemerintah setempat meminta masyarakat untuk tetap waspada dan siap menghadapi berbagai kemungkinan dalam keadaan krisis global yang tidak terduga.
Isu Greenland 2026 menunjukkan kompleksitas hubungan internasional di era geopolitik baru, di mana isu-isu strategis seperti kendali atas wilayah Arktik dapat memicu dinamika besar dalam hubungan transatlantik.
Pengiriman pasukan Eropa, penolakan keras terhadap pencaplokan, serta langkah-langkah keamanan bersama mencerminkan komitmen kolektif untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas kawasan, meski risiko konflik langsung tetap rendah.
