TAMBORA, POSKOTA.CO.ID - Rencana pembangunan skate park di kolong Tol Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat diharapkan bisa menjadi wadah positif untuk masyarakat.
Kepala Seksi Olahraga Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat, Tomi Ari Sudewo mengatakan, pembangunan skate park salah satunya untuk mencegah tawuran.
"Untuk dari Sudin Pora dalam rangka pencegahan tawuran, tentunya pembangunan venue dan ini yang dibutuhkan oleh rekan-rekan pemuda di Kecamatan Tambora. Rekan-rekan pemuda yang mengusulkan agar dibuatkan skateboard," kata Tomi kepada wartawan, Senin, 19 Januari 2026.
"Tentunya dengan arahan Bu Wali dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan OPD yang ada di wilayah Jakarta Barat, kami akan mewujudkan venue itu dan mohon doanya semoga dapat terealisasi," tambahnya.
Tomi menyampaikan, penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yakni berupa skate park merupakan salah satu strategi dalam rangka pencegahan tawuran antar kelompok.
Dengan adanya RTH berupa skate park, diharapkan masyarakat khususnya remaja hingga anak-anak muda dapat melakukan kegiatan positif secara kolektif dan menular.
Disisi lain, pembangunan skate park juga berdasarkan usulan dari beberapa pelaku tawuran yang ditangkap dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.
"Karena ini permintaan yang langsung Bu Wali tanyakan kepada yang pelaku tawuran, jadi mereka membutuhkan lapangan Skateboard. Itu permintaan langsung dari pemuda yang melakukan tawuran," ucap Tomi.
Wajah Baru Kolong Tol Angke
Kolong Tol Angke sebelumnya dijajaki oleh masyarakat yang mendirikan bangunan liar di kawasan itu. Pada Desember 2024, Pemprov DKI Jakarta membongkar seluruh bangunan liar yang berdiri di lokasi tersebut.
Total ada sekitar 257 kepala keluarga terdiri dari 685 jiwa warga kolong Tol Angke, baik yang KTP DKI Jakarta maupun yang non DKI Jakarta.
Sejumlah warga yang ber KTP DKI Jakarta telah direlokasi ke rumah susun (Rusun) Rawa Buaya, Rusun Tegal Alur, Rusun Daan Mogot, dan di Rusun PIK Pulo Gadung.
Sebanyak 139 KK merupakan warga KTP DKI Jakarta. 98 KK adalah KTP daerah, dan 20 KK sisanya merupakan warga yang tidak memiliki identitas sama sekali.
