POSKOTA.CO.ID - Bagi pekerja maupun pengusaha, memahami dasar hukum pengupahan adalah langkah kunci menciptakan hubungan kerja yang sehat dan adil.
Di Indonesia, dua istilah yang paling sering menjadi sorotan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Lantas, mana yang sebenarnya menjadi acuan sah untuk menentukan gaji minimum pekerja?
Upah minimum merupakan hak dasar pekerja yang dijamin undang-undang. Sistem ini dirancang untuk melindungi tenaga kerja dari praktik upah di bawah standar kelayakan.
Sejak peraturan diperbarui, istilah Upah Minimum Regional (UMR) telah digantikan secara resmi oleh UMP dan UMK untuk memberikan kejelasan dan keadilan yang lebih spesifik berdasarkan wilayah.
Baca Juga: Ribuan Buruh Tuntut UMP 2026 Direvisi, Minta Upah Jakarta Rp6 Juta
Perbedaan UMP dan UMK
Meski sama-sama batas terendah, UMP dan UMK memiliki karakteristik berbeda:
Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Cakupan: Berlaku seragam di seluruh wilayah satu provinsi.
- Penetapan: Ditentukan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (tripartit: pemerintah, pengusaha, pekerja), dengan pertimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional/provinsi.
- Bersifat umum dan menjadi "lantai dasar" upah di provinsi tersebut, sebelum adanya penyesuaian lokal.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
- Cakupan: Hanya berlaku di wilayah kabupaten atau kota tertentu.
- Penetapan: Ditentukan oleh Gubernur atas usulan Bupati/Wali Kota, melalui kajian Dewan Pengupahan setempat.
- Mempertimbangkan kondisi spesifik daerah seperti biaya hidup lokal, kemampuan perusahaan, dan kondisi sosial-ekonomi. Syarat mutlak: nilainya HARUS lebih tinggi dari UMP provinsi.
Baca Juga: Kenaikan UMP Jakarta 2026 Ditolak Buruh, DPRD DKI Minta Tetap Disyukuri
Kriteria dan Acuan yang Berlaku
Aturan mainnya tegas dan berjenjang:
- Jika suatu kabupaten/kota belum menetapkan UMK, maka acuan yang berlaku adalah UMP provinsi.
- Jika suatu kabupaten/kota telah menetapkan UMK, maka UMK-lah yang menjadi patokan wajib bagi perusahaan di wilayah tersebut.
Mekanisme ini memastikan UMK berfungsi sebagai peningkatan kesejahteraan, bukan penurunan standar. Usulan UMK yang nilainya sama atau lebih rendah dari UMP tidak akan disetujui.
Baca Juga: Taspen Pastikan Gaji Pensiunan PNS Cair Tepat Waktu 1 Januari 2026 Meski Hari Libur
Dampak bagi Pekerja dan Pengusaha
Pemahaman ini krusial untuk mencegah pelanggaran ketenagakerjaan. Pekerja dapat memastikan hak upah minimumnya sesuai dengan domisili tempat kerjanya, bukan sekadar alamat perusahaan.
Sementara, pengusaha memiliki kepastian hukum dalam menyusun struktur penggajian dan menghindari risiko sanksi akibat membayar di bawah ketentuan yang berlaku.
Singkatnya, urutan hierarki upah minimum adalah UMK (jika ada dan lebih tinggi) > UMP. Pekerja di daerah dengan biaya hidup tinggi, seperti Jakarta, Surabaya, atau Bekasi, umumnya akan merujuk pada UMK yang nilainya lebih spesifik.
Dengan memahami perbedaan mendasar ini, baik pekerja maupun pengusaha dapat membangun hubungan kerja yang lebih transparan dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, mendorong produktivitas dan keadilan di dunia kerja Indonesia.
