Relokasi Warga Rawan Bencana Dinilai Strategis, DPR Dorong Sinergi Pemda dan Pusat

Sabtu 20 Des 2025, 21:58 WIB
Ilustrasi, warga terdampak bencana alam di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, tinggal di tenda pengungsian. (Sumber: Dok. BNPB)

Ilustrasi, warga terdampak bencana alam di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, tinggal di tenda pengungsian. (Sumber: Dok. BNPB)

SENAYAN, POSKOTA.CO.ID - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Nasdem, M Shadiq Pasadigoe, menilai, penyediaan hunian yang layak dan aman menjadi kunci pemulihan masyarakat pascabencana.

Relokasi warga dari kawasan rawan bencana ke tempat tinggal yang lebih aman disebut sebagai langkah strategis yang perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.

Karena itu, Shadiq mengapresiasi atas langkah Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang dinilai cepat dan terukur dalam memperjuangkan penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.

Langkah Wali Kota Padang itu, menunjukkan respons kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan warga terdampak.

“Saya mengapresiasi langkah Wali Kota Padang yang tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang melalui penyediaan huntara dan huntap,” ujar Shadiq dalam keterangan, dikutip pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Baca Juga: Jalankan Arahan Mendagri, Apkasi Bergerak Bantu Daerah Terdampak Bencana

Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, Shadiq menegaskan bahwa hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi negara, terutama dalam situasi bencana.

Baginya, sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan BNPB perlu terus diperkuat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif serta berkelanjutan.

“Sinergi ini patut menjadi contoh. Pemerintah pusat diharapkan memberikan dukungan maksimal agar pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran,” kata Shadiq.

Selain pembangunan hunian, lanjut Shadiq, pihaknya juga mendorong pemerintah agar pemulihan pascabencana mencakup penataan lingkungan, normalisasi sungai, serta pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak.

Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase darurat saja.

"Tidak boleh begitu (hanya saat darurat saja), tapi harus memastikan warga benar-benar dapat bangkit secara sosial dan ekonomi," ucap Shadiq.


Berita Terkait


News Update