Aboe Bakar berpendapat bahwa pelibatan parlemen dalam pengisian jabatan strategis di bidang penegakan hukum merupakan praktik lazim di banyak negara demokrasi.
Di Amerika Serikat, misalnya, Direktur FBI harus memperoleh persetujuan Senat. Sementara di sejumlah negara Eropa, kepala kepolisian juga berada di bawah pengawasan parlemen.
“Indonesia mengikuti praktik demokrasi modern dengan menempatkan kepolisian di bawah kontrol sipil dan parlementer. Ini bukan untuk melemahkan Presiden, melainkan untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum,” terang Aboe Bakar.
