SENAYAN, POSKOTA.CO.ID - Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan, Sumatera Barat.
Pasalnya selain menimbulkan ratusan korban jiwa, bencana tersebut juga menyisakan tumpukan lumpur dan jutaan batang kayu gelondongan yang berserakan di berbagai titik.
Ketua Harian MKK, Wahyu Muryadi, mengatakan pihaknya menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut. Besarnya volume kayu yang terbawa banjir dinilai berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang jika tidak segera ditangani secara efektif.
“Jumlah kayu gelondongan yang sangat besar dan tersebar luas membutuhkan langkah penanganan cepat dan tepat,” ujar Wahyu dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat, 12 Desember.
Baca Juga: Dugaan Pembalakan Liar Sebabkan Banjir Sumatra, Polisi Temukan Pola Terorganisir
Menurut Wahyu, pemerintah akan menghadapi beban besar jika proses pembersihan dilakukan sepenuhnya oleh negara. Selain membutuhkan anggaran signifikan, upaya tersebut memerlukan waktu panjang serta ketersediaan alat dan tenaga dalam jumlah besar. Hal ini dinilai berpotensi mengalihkan fokus dari agenda pemerintahan lainnya.
“Apabila proses pembersihan sepenuhnya dilakukan pemerintah, maka diperlukan biaya sangat besar dan durasi pengerjaan yang panjang,” jelasnya.
Melalui surat terbuka itu, MKK mengusulkan agar pemerintah membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk terlibat dalam pembersihan kayu melalui skema lelang terbatas atau seleksi terbuka.
Baca Juga: Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Izinkan Polisi Aktif Isi Jabatan di 17 Kementerian dan Lembaga
Kayu gelondongan yang memenuhi area terdampak diusulkan dapat diberikan sebagai kompensasi kepada perusahaan terpilih, dengan kewajiban menyelesaikan pembersihan secara cepat dan tuntas sesuai aturan negara.
“Kayu yang ada dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai imbalan atas kewajiban melakukan pembersihan,” kata Wahyu.
Dalam kesempatan yang sama, pengurus MKK, Siti Zuhro, menambahkan bahwa proses seleksi perusahaan swasta yang akan dilibatkan dalam pembersihan lumpur dan kayu gelondongan tersebut harus dilakukan secara ketat dan transparan.
Baca Juga: MKK Surati Presiden Prabowo, Usulkan Skema Cepat Bersihkan Jutaan Gelondongan Kayu di Sumatera
Termasuk verifikasi kemampuan teknis serta finansial perusahaan. Ia meyakini skema ini dapat mengurangi beban anggaran negara sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
“Besar harapan kami agar usulan ini dapat dipertimbangkan oleh Bapak Presiden dan pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.
Hadir juga dalam acara tersebut, Pendiri MKK, Najib Atamimi, dan pengurus lainnya di antaranya Azisoko Harmoko, Hendardi, KH Marsudi Syuhud. (man)