BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggelar Workshop Pemberdayaan Alternatif dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan narkoba di Hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 11 Desember 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga, pelaksana program pemberdayaan masyarakat, serta perwakilan unsur pengendalian/pengawasan internal BNN.
Workshop yang berlangsung pada 11 sampai dengan 13 Desember 2025 ini dirancang sebagai forum pembelajaran interaktif yang berfokus pada penguatan kapasitas, peningkatan pemahaman, serta penerapan praktik langsung dalam pengembangan usaha produktif dan penguatan ekonomi lokal.
Dalam sambutannya, Direktur Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, Edi Swasono, menyampaikan bahwa permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi tantangan nasional yang harus ditangani secara lintas sektor.
“Kerawanan narkoba sangat dipengaruhi faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, minimnya lapangan kerja, dan terbatasnya peluang usaha produktif. Karena itu, pendekatan pemberdayaan ekonomi menjadi kunci agar masyarakat di kawasan rawan mampu mandiri, berdaya, dan terhindar dari keterlibatan dalam narkoba,” tegasnya.
Baca Juga: Pengukuran IKR 2025: BNN Perkuat Standar dan Kapabilitas Lembaga Rehabilitasi
Beliau juga menekankan bahwa pemberdayaan alternatif tidak hanya berupa pelatihan, tetapi merupakan upaya strategis untuk membuka akses masyarakat terhadap peluang usaha legal, produktif, dan berkelanjutan.
“Upaya ini adalah pengungkit. BNN tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu dukungan nyata dari seluruh kementerian dan lembaga agar program penguatan ekonomi, UMKM, ekonomi kreatif, pertanian, pariwisata, hingga vokasi dapat berjalan terpadu di kawasan rawan narkoba,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan akhir pelaksanaan Grand Design Alternative Development (GDAD) 2016-2025 sekaligus langkah persiapan menuju implementasi GDAD 2026-2029, yang akan difokuskan pada penguatan ekonomi serta pengembangan kelembagaan masyarakat di kawasan rawan.
Hasil pemetaan BNN menunjukkan bahwa terdapat 9.270 desa/kelurahan rawan narkoba di Indonesia. Data tersebut menjadi dasar pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan solusi pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai potensi wilayah.
Selama workshop, peserta menerima materi dari narasumber K/L dan praktisi terkait penguatan ekonomi, kelembagaan masyarakat, serta pengembangan komoditas lokal. Diskusi kelompok juga dilakukan untuk merumuskan langkah kolaboratif yang dapat diterapkan dalam program pemberdayaan di lapangan.
