Namun dinamika penyidikan bergerak cepat. Bertambahnya jumlah saksi yang diperiksa, penggeledahan yang meluas, serta temuan barang bukti elektronik menjadi dasar kuat penyidik untuk meningkatkan status hukum Erwin dari saksi menjadi tersangka. Kejari menyatakan bahwa langkah ini diambil murni berdasarkan hasil penyidikan objektif tanpa tekanan pihak mana pun.
Kejari juga menegaskan bahwa pengusutan tidak berhenti pada satu nama. Penyidikan disebut masih berkembang dan membuka kemungkinan adanya tersangka tambahan jika ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum dan menyerahkan seluruh kewenangan penyidikan kepada Kejari. Pemerintah Kota menegaskan bahwa tidak ada upaya menghalangi penyidikan atau mempengaruhi jalannya proses hukum.
Di sisi publik, kasus ini memicu diskusi panjang mengenai transparansi dan integritas pejabat daerah. Banyak warga mempertanyakan bagaimana dugaan penyalahgunaan wewenang bisa berlangsung dan apa dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.
Baca Juga: Hasil Akhir SEA Games 2025 Badminton: Kalah dari Thailand, Tim Putri Indonesia Bawa Pulang Perak
Respons Erwin dan Asas Praduga Tak Bersalah
Melalui pernyataan tertulis, Erwin meminta masyarakat tetap memegang asas praduga tak bersalah. Ia menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh proses hukum dan memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan.
Meskipun demikian, penetapan status tersangka tidak serta-merta meredakan spekulasi publik. Penyitaan barang bukti elektronik, penggeledahan OPD, hingga pemeriksaan puluhan saksi telah memperkuat perhatian masyarakat terhadap kasus ini.
Kasus ini juga menjadi refleksi penting bagi tata kelola pemerintahan daerah, terutama mengenai sistem pengawasan internal serta akuntabilitas pejabat dalam menjalankan kewenangannya.
Apakah Akan Ada Tersangka Lain?
Hingga kini, penyidikan masih terus berjalan. Publik menantikan apakah rangkaian bukti yang terkumpul akan mengarah pada tersangka baru atau memperluas cakupan kasus.
Pengadilan diharapkan dapat memberikan putusan yang objektif dan berdasarkan hukum, sehingga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintahan daerah lainnya.
