Tuntutan ekonomi, dikatakan Rissalwan, tentunya membuat keluarga-keluarga itu ada dalam tekanan yang sulit untuk membuat mereka bertahan.
"Sehingga, terpicu oleh hal-hal kecil sekalipun, itu membuat akhirnya interaksi sosialnya menjadi relasi kuasa yang tidak berimbang. Karena memang tadi ada faktor budayanya, sehingga relasi kuasa itu sudah seolah-olah mendapat fasilitasi dan terpicu dengan adanya kondisi tekanan ekonomi bagi keluarga," kata dia.
Rissalwan juga menyoroti peran media sosial yang disebutnya sebagai “pisau bermata dua”. Walau banyak konten edukatif yang mengajarkan cara mencegah kekerasan, tidak sedikit pula konten yang justru memvalidasi perilaku kasar.
Contoh kekerasan yang beredar di grup WhatsApp atau platform lain dapat menjadi pembenaran bagi individu yang sebelumnya ragu melakukan tindakan tersebut.
"Ada tindakan kekerasan yang sebetulnya mungkin bagi sebagian orang merasa tidak nyaman, tapi bagi seorang yang lain, itu semacam validasi bahwa dia boleh melakukan itu. Ini saya kira harus dijadikan catatan," ujarnya.
Atas dasar itu, dia meminta Pemprov Jakarta untuk mengambil langkah komprehensif dengan dua pendekatan besar.
Ia menilai Jakarta perlu memperbanyak kampanye dan edukasi mengenai lingkungan yang ramah perempuan dan anak, terutama di ruang-ruang publik.
"Sebetulnya dengan transportasi di Jakarta yang sudah membedakan misalnya laki-laki dan perempuan, ini kan berkecenderungan untuk mengurangi, ya. Jadi, space-nya dikurangi. Jadi, itu campaign-nya," ujar dia.
Di sisi lain, Rissalwan mengatakan, perlunya sanksi administratif yang tegas, khususnya bagi pelaku kekerasan yang berada dalam lingkup aparatur pemerintah.
"Jadi, sebelum masuk ke pidana begitu, ke hukum, lebih baik ke administratif, terutama jika pelakunya adalah misalnya ASN di lingkungan Pemda DKI begitu," ungkap dia.
Baca Juga: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Jakarta Tinggi, Ini Lima Faktor Pemicunya
Selain itu, ia mendorong agar sekolah, pasar, dan organisasi masyarakat lainnya turut menyusun aturan internal yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.
