Lebih lanjut, Taufik juga menyoroti sistem pembayaran sopir JakLingko yang selama ini berbasis jarak tempuh atau per kilometer.
Baca Juga: Pramono Bakal Ganti 1.000 Sopir JakLingko yang Ugal-Ugalan
Menurutnya, sistem tersebut justru mendorong sopir untuk ngebut demi mengejar target jarak, sehingga berpotensi mengganggu keselamatan penumpang dan pengguna jalan lain.
“Ini juga sudah masuk dalam pembahasan di DPRD. Kita akan minta Gubernur untuk mengevaluasi sistem itu. Jangan lagi dihitung berdasarkan kilometer, tapi berdasarkan jumlah penumpang,” ungkap Taufik.
Ia menjelaskan, sistem berbasis penumpang dinilai lebih adil dan efektif karena mendorong sopir untuk melayani masyarakat dengan baik, bukan sekadar menempuh jarak sejauh mungkin.
“Jadi, makin banyak penumpang, makin bagus. Tapi memang idealnya dikombinasikan, ya, antara jumlah penumpang dengan jarak tempuh supaya seimbang,” katanya. (cr-4)
