"Kami belum mendapatkan kabar atau pembahasan langsung mengenai program itu. Jadi belum bisa memberikan sikap," katanya.
Meski begitu, masyarakat Baduy tidak menolak program pemerintah selama tidak bertentangan dengan aturan adat dan penyalurannya dilakukan merata.
"Di Baduy prinsipnya sama rasa, sama rata. Kalau ada bantuan, jangan sampai sebagian dapat dan sebagian tidak. Itu yang harus dipahami pemerintah," tuturnya.
Ia juga menyebutkan, pemerintah harus memahami struktur sosial suku Baduy yang tinggal di 68 kampung berbeda supaya prrogram itu tidak cenderung diskriminatif.
"Penyaluran harus merata. Misalnya untuk ibu hamil atau kelompok tertentu, teknisnya harus jelas agar tidak menimbulkan masalah," tutur dia.
Baca Juga: Cerita Santri Ponpes Al-Muhajirin Pandeglang Terjebak di Pohon Kelapa Setinggi 20 Meter Berjam-jam
Lebih lanjut, ia menegaskan, setiap kebijakan yang menyentuh masyarakat Baduy harus melalui musyawarah adat dan kajian bersama seluruh warga.
"Kalau ada sesuatu yang hendak diberlakukan, semuanya harus jelas dan dibicarakan bersama," tuturnya. (fat)
