Sikap “melindungi” bawahan ini, menurut Mahfud, menjadi salah satu alasan mengapa kasus-kasus besar di Kemenkeu sering berhenti di tengah jalan.
Bahkan, beberapa pejabat yang masuk daftar tindak pidana pencucian uang (TPPU) masih aktif bekerja dan berpengaruh dalam kebijakan strategis.
Politik dan Kekuasaan di Balik Kasus Rp349 Triliun
Kasus ini bermula dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2023, yang mendeteksi transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu — terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Sebagai Ketua Komite TPPU saat itu, Mahfud menyampaikan laporan kepada DPR. Namun, alih-alih ditindaklanjuti, laporan itu justru diperdebatkan dan dipolitisasi.
“Saya kan dituduh salah soal data itu. Tapi di Komisi III DPR akhirnya terbukti data saya benar. Tapi DPR bilang, gak usah bikin pansus, cukup Menko Polhukam aja,” ungkap Mahfud.
Keputusan DPR untuk tidak membentuk Panitia Khusus (Pansus) dianggap sebagai bukti lemahnya kemauan politik untuk menuntaskan kasus besar.
Baca Juga: Polsek Pesanggrahan Tangkap 14 Pelajar Pelaku Tawuran di Pesanggrahan Jaksel
Dampak Politik dan Kepercayaan Publik
Kasus Rp349 triliun menjadi contoh bagaimana kekuasaan dan hukum di Indonesia sering berjalan tidak seimbang.
Ketika proses hukum bisa “dinegosiasikan” oleh elit politik, maka kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum otomatis menurun.
Fenomena ini bukan hal baru. Dari era ke era, kasus serupa menunjukkan pola yang sama: ketika menyentuh pejabat tinggi atau institusi penting, proses hukum cenderung melemah.
Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kursi Menteri Keuangan telah beralih ke Purbaya Yudhi Sadewa. Mahfud berharap era baru ini mampu memutus rantai lama perlindungan struktural di tubuh Kemenkeu.
Ia menilai langkah Purbaya yang berani menyoroti isu perlindungan terhadap aparat pajak dan bea cukai sebagai awal yang baik.
