Transformasi tersebut, kata Welfizon, bukan hanya perubahan istilah, tetapi perubahan paradigma besar di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kini menjadi tulang punggung transportasi Kota Jakarta.
"PT TransJakarta terus bertransformasi menuju layanan transportasi publik yang cerdas, inklusif dan berorientasi pada warga," kata dia.
Menurutnya, perubahan besar TransJakarta terjadi sejak 2015 ketika lembaga ini bertransformasi dari Unit Pelaksana Teknis menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Sejak itu, Welfizon mengatakan, arah perusahaan tak lagi hanya berbasis pada operasional bus, melainkan pada pelayanan warga.
"Kalau dulu itu (perspektifnya) operasional driven, jadi layanan didorong dari sisi operasional. Tapi sejak tahun 2016, kami ubah polanya bukan didorong dari sisi operasional, tapi ditarik dari sisi customer (pelanggan)," ucap dia.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik di Ibu Kota.
Baca Juga: Layanan Transjakarta Rute JAK41 Belum Beroperasi setelah Dihadang Sopir Angkot
"Kami di DPRD tentu saja menyerap aspirasi masyarakat, juga dari Dinas Perhubungan dan TransJakarta, untuk terus memperbaiki sistem transportasi Jakarta," ujar Taufik.
Menurut Taufik, perbaikan layanan publik di sektor transportasi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menjaga tarif tetap murah, tetapi juga memastikan transportasi publik memberi rasa aman, nyaman, dan manusiawi bagi warga.
Dia menilai, berbagai terobosan seperti perluasan jaringan TransJakarta, kehadiran MRT dan LRT, serta integrasi antarmoda telah membawa Jakarta pada level yang lebih tinggi dibanding sejumlah ibu kota di kawasan Asia Tenggara.
"Kalau kita bandingkan, lima tahun lalu transportasi di Kuala Lumpur masih lebih baik dari Jakarta. Tapi sekarang, survei menunjukkan Jakarta sudah melampaui Kuala Lumpur, Bangkok, bahkan Manila," katanya.
"Hanya memang kita masih di bawah Singapura, Tokyo, dan Hong Kong," katanya. (cr-4)
