Selain itu, Mulyanto juga menyoroti gejala politisasi aparat penegak hukum dalam berbagai kasus dan menilai hal tersebut sudah bersifat sistemik.
Namun, kata dia, masalahnya bukan sekadar budaya atau individu, tapi struktur vertikal Polri yang tidak memiliki mekanisme kontrol publik yang kuat,” kata mantan Sekretaris Menristek era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Karena itu, kata Mulyanto, pihaknya mendorong adanya Reformasi Polri Jilid Dua yang tidak hanya memperbaiki aspek instrumental dan kultural, tetapi juga menyentuh akar struktural dan sistem kekuasaan di tubuh Polri. Kata dia, Polri perlu diarahkan agar lebih akuntabel di bawah kontrol publik, bukan semata di bawah kendali kekuasaan.
Selanjutnya, Mulyanto juga mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar lebih independen dan memiliki kewenangan nyata dalam melakukan audit, pemantauan kasus, serta memberikan rekomendasi yang mengikat.
Menjelang tahun politik, Mulyanto juga menegaskan kembali pentingnya netralitas Polri dalam menjaga keadilan dan demokrasi
“Kompolnas harus diperkuat agar tidak sekadar simbol pengawasan. Harus bisa menjadi lembaga pengontrol independen yang efektif,” ucap Mulyanto.
