“Sama, mau naik LRT, mau naik MRT, itu juga tidak terkoneksi. Jadi tetap mahal kalau dihitung total perjalanan,” ujar dia.
Ia menyatakan, permasalahan transportasi di Jakarta tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta semata, karena sebagian kebijakan yang memengaruhi kondisi transportasi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Pemprov itu tidak punya kuasa penuh untuk menata semua. Misalnya kebijakan impor mobil, pembatasan kendaraan, atau pembangunan jaringan transportasi, itu semua tergantung pusat,” kata Esther.
Selain itu, kemacetan juga menjadi faktor dominan yang memperbesar biaya transportasi, terutama bagi pengguna taksi daring maupun konvensional.
“Solusinya bukan hanya dari Pemprov, tapi harus ada policy dari atas (pusat) juga. Ini harus ditata ulang,” ucap dia. (cr-4)
