JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membantah pernyataan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menyebut 30 persen dari total gaji atau pendapatan masyarakat sekitar Jakarta dihabiskan untuk ongkos transportasi.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan, jika dilihat dari kondisi ibu kota, ongkos masyarakat untuk naik transportasi umum jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang disebut Kemenhub.
"Jadi sebenarnya dengan posisi UMP sekarang, jika kita melihat cakupan layanan angkutan umum Jakarta yang sudah mencapai 91,8 persen," ujar Syafrin kepada awak media di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu, 2 November 2025.
Syafrin mencontohkan, masyarakat yang menggunakan TransJakarta untuk pulang-pergi, hanya akan merogoh kocek kurang dari Rp200 ribu selama 25 hari.
Baca Juga: Warga Habiskan Rp1 Juta per Bulan untuk Ongkos Transportasi, dari KRL hingga Ojek Online
"Dengan tarif TransJakarta sekarang misalnya Rp3.500, PP Rp7.000. Per hari, kali katakanlah 25 hari bekerja, dapat berapa? Tidak lebih dari Rp200.000," kata Syafrin.
Syafrin menegaskan, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp5,3 juta, Maka pengeluaran untuk transportasi umum menggunakan TransJakarta hanya sekitar 3,7 persen dari total pendapatan, jauh di bawah angka 30 persen yang disebutkan Kemenhub.
"Dengan UMP kita 5,3, maka itu di bawah 10 persen. Dan kita melihat dari apa yang disampaikan oleh lembaga yang survei, itu bukan Jakarta tapi Jabodetabek, Jadi memang kalau Jabodetabek-kan pergerakannya," ujarnya.
Syafrin mengatakan, bahwa perluasan layanan TransJakarta menjadi Transjabodetabek merupakan langkah strategis yang diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
"Dan, oleh sebab itu, oleh Pak Gubernur, layanan TransJakarta diperluas menjadi Transjabodetabek karena untuk mengisi kekosongan ini," ungkap dia.
Sebagai informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat per Maret 2025, jumlah pengguna harian transportasi umum di Jakarta telah mencapai lebih dari 1,2 juta penumpang.
