Meski demikian, Yahya menegaskan dirinya tetap mendukung setiap niat baik pemerintah dalam menciptakan kedamaian di lingkungan masyarakat. Hanya saja, ia meminta agar program seperti Kampung Redam disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan sekadar dari perspektif birokrasi.
Karena, keberhasilannya akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah memahami dinamika masyarakat setempat dan melibatkan mereka dalam proses pelaksanaan program.
“Prinsipnya kita mendukung niat baik pemerintah. Tapi harus diiringi dengan studi-studi yang mendalam. Pemerintah perlu menyerap aspirasi masyarakat, terutama anak muda dan tokoh lokal, agar mereka tidak hanya dijadikan objek program, melainkan ikut berperan sebagai subjek dalam perubahan sosial,” ucapnya.
Program Kampung Redam yang diinisiasi Kemenkumham Jakarta diketahui bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan sosial di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan, yang selama ini dikenal rawan konflik sosial.
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat penerapan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat masyarakat.
"Melalui program ini, pemerintah ingin menghadirkan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan saling menghormati perbedaan," kata Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Mikael Azedo Harwito.
