Padati Jalan Merdeka, Mahasiswa Kritik Kebijakan Pemerintah Pusat

Senin 20 Okt 2025, 15:47 WIB
Sejumlah mahasiswa memadati kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025. (Sumber: Poskota/Pandi Ramedhan)

Sejumlah mahasiswa memadati kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025. (Sumber: Poskota/Pandi Ramedhan)

GAMBIR, POSKOTA.CO.ID - Sejumlah mahasiswa memadati kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025.

Massa mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus mengkritik berbagai program hingga kebijakan pemerintah pusat, termasuk Makanan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembebasan massa dari penahanan.

Selain itu, anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) tersebut mendesak pemerintah mengevaluasi jajaran Kabinet Merah Putih dan mencopot menteri bermasalah.

Berikut poin-poin tuntutan lain yang disuarakan mahasiswa, di antaranya:

Baca Juga: RSUP Prof Ngoerah Keluarkan 3 Mahasiswa Kedokteran Unud Program Koas yang Terlibat Kasus Perundungan

  • Hentikan segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap rakyat serta wujudkan komitmen kebebasan bersuara.
  • Evaluasi total Kabinet Merah Putih dan copot menteri bermasalah.
  • Reformasi lembaga legislatif.
  • Evaluasi sistem pendidikan nasional dan realisasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.
  • Jaminan kesejahteraan lembaga pendidik.
  • Evaluasi anggaran pertahanan dan keamanan negara.
  • Bubarkan komando teritorial.
  • Tolak pasal bermasalah dalam RUU yang tidak prorakyat.
  • Menuntut penguatan implementasi UU TPKS beserta aturan turunannya sebagai perlindungan hukum korban kekerasan seksual serta optimalkan pendidikan moral sebagai pencegahan penyimpangan seksual dan seks bebas.
  • Sahkan RUU yang prorakyat di antaranya RUU Perampasan Aset, PPRT dan Masyarakat Hukum Adat.
  • Hentikan eksploitasi tambang yang merusak lingkungan di seluruh Indonesia.
  • Tolak food estate dan wujudkan kedaulatan pangan.
  • Tegaskan sikap pemerintah untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara yang menolak kemerdekaan Palestina serta wujudkan komitmen pemerintah menolak kedatangan atlet zionis Israel ke Indonesia.
  • Mendesak pemerintah agar memberikan edukasi secara menyeluruh sebelum pelaksanaan Wilayah Pertambangan Rakyat di seluruh wilayah Indonesia.
  • Evaluasi serta pengawasan lebih ketat dalam program koperasi desa.

Berita Terkait


News Update