JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi nasional dalam peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Senin, 20 Oktober 2025.
Unjuk rasa rencananya bakal digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sekitar pukul 1 siang ini.
"Patung Kuda, Jakarta pukul 13.00 WIB sampai menang," tulis undangan aksi.
Dalam aksi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, massa BEM SI membawa tagar #1TahunCukup #1TahunMasalahBeruntun di mana kedua tagar tersebut merupakan bagian dari tagar #Indonesia(C)emas yang disuarakan mereka.
Baca Juga: Pria di Bogor Diduga Coba Bunuh Diri dengan Menabrakkan Diri ke Mobil
"Melihat momentum 1 tahun pemerintahan Prabowoo-Gibran yang semakin hari, semaki membuat kita cemas tentang keberlangsungan masa depan Indonesia," ujar postingan BEM SI.
Dalam aksi satu tahun Prabowo-Gibran, BEM SI rencananya akan membawa sebanyak 16 tuntutan yang akan disuarakan.
Diantaranya mendesak evaluasi total program makan bergizi gratis (MBG) hingga meminta agar massa aksi yang sampai saat ini masih ditahan untuk segera dibebaskan.
Baca Juga: Pemkot Bekasi Pertimbangkan Status Darurat Sampah di TPS Sumur Batu
BEM SI juga meminta pemerintah mengevaluasi jajaran Kabinet Merah Putih dan mencopot menteri yang dianggap bermasalah.
Berikut ini isi 17 poin tuntutan yang akan disuarakan oleh BEM SI.
1. Evaluasi total program MBG.
2. Bebaskan seluruh tahanan massa aksi.
3. Hentikan segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap rakyat serta wujudkan komitmen kebebasan bersuara.
4. Evaluasi total Kabinet Merah Putih dan copot menteri bermasalah.
5. Reformasi menyeluruh lembaga legislatif.
6. Evaluasi sistem pendidikan nasional dan realisasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.
7. Jaminan kesejahteraan lembaga pendidik.
8. Evaluasi anggaran pertahanan dan keamanan negara.
9. Bubarkan komando teritorial.
10. Tolak pasal bermasalah dalam RUU yang tidak prorakyat.
11. Menuntut penguatan implementasi UU TPKS beserta aturan turunannya sebagai perlindungan hukum korban kekerasan seksual serta optimalkan pendidikan moral sebagai pencegahan penyimpangan seksual dan seks bebas.
12. Sahkan RUU yang prorakyat di antaranya RUU Perampasan Aset, PPRT dan Masyarakat Hukum Adat.
13. Hentikan eksploitasi tambang yang merusak lingkungan di seluruh Indonesia.
14. Tolak food estate dan wujudkan kedaulatan pangan.
15. Tegaskan sikap pemerintah untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara yang menolak kemerdekaan Palestina serta wujudkan komitmen pemerintah menolak kedatangan atlet zionis Israel ke Indonesia.
16. Mendesak pemerintah agar memberikan edukasi secara menyeluruh sebelum pelaksanaan Wilayah Pertambangan Rakyat di seluruh wilayah Indonesia.
17. Evaluasi serta pengawasan lebih ketat dalam program koperasi desa.
