JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, buka suara soal masalah ketimpangan sosial di ibu kota.
Pramono mengetahui masalah sosial seperti di kawasan padat penduduk di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, di mana terdapat 13 orang dalam satu keluarga yang tinggal di rumah berukuran sempit.
“Saya ke Tanah Tinggi, ada rumah ukuran tiga kali empat meter, tapi yang tinggal 13 orang. Mereka tidur tiga sif. Ini realitas Jakarta yang tidak boleh kita abaikan,” ucap Pramono di kutip, Minggu, 12 Oktober 2025.
Pramono mengatakan, hal itu menggambarkan terjadinya ketimpangan sosial ekstrim. Bahkan, kondisi di Jakarta saat ini masih sangat kontras.
“Jakarta ini kontras sekali. Di satu sisi kita punya gedung megah, di sisi lain banyak warga tidak punya ruang layak untuk tidur,” ujar Pramono.
Untuk mengatasi permasalah itu, Pramono mengaku, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam program housing affordable dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Kami juga bekerja sama dengan Bapak Menteri Perumahan, termasuk fasilitas FLPP," katanya.
Baca Juga: Potret Ketimpangan Sosial di Jakarta, Warga Tanah Tinggi Harus Tidur 'Sif-sifan' karena Rumah Sempit
Selain itu, Pramono berencana akan mempercepat pembangunan rumah susun serta memperluas akses pembiayaan bagi pekerja informal.
"Jangan sampai ada pekerja keras di Jakarta yang tidak punya tempat tinggal di kota ini," katanya.
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan Jakarta ke depan tidak hanya berorientasi pada investor, tetapi juga pada warga kecil yang tinggal di gang sempit.
Menurutnya, pembangunan kota bukan hanya soal gedung dan jalan, tapi juga soal keadilan sosial.
“Kalau tidak ada keadilan dalam pembangunan, maka Jakarta akan terus jadi kota yang nyaman untuk segelintir orang saja. Jakarta harus jadi kota yang hidup untuk semua, bukan hanya untuk yang beruntung,” kata dia.
Tanggapan DPRD Jakarta
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, menyoroti fakta memprihatinkan, di mana sejumlah warga terpaksa tidur bergantian di rumah berukuran sempit karena keterbatasan ruang dan ekonomi.
"Menurut saya ini sangat memprihatinkan ya adanya informasi ada warga Jakarta terpaksa tidur bergantian di rumah," ujar Ali kepada Poskota, Minggu, 12 Oktober 2025.
Baca Juga: Jakarta Tak Masuk Provinsi Kemiskinan Tinggi Dapat Apresiasi DPRD
Ali mengatakan, bahwa pemerintah daerah perlu segera menyiapkan langkah konkret, baik berupa penyediaan rumah susun sementara bagi keluarga dengan kondisi ekstrem, maupun program perumahan jangka panjang yang lebih berkeadilan.
"Oleh sebab itu pihak pemprov jakarta harus hadir dan memberikan solusi terhadap peristiwa seperti ini apakah memberikan tempat tinggal di rusun," ujar Ali.
Politisi Gerindra itu, menilai, kasus seperti yang terjadi di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, di mana 13 orang tinggal di rumah ukuran 3x4 meter dan tidur bergantian, kemungkinan bukan satu-satunya.
"Jika melihat fenomena seperti ini di Jakarta, saya duga terjadi di banyak wilayah," katanya.
Oleh karena itu, Ali mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta untuk memperbanyak pembangunan rumah susun milik (rusunami) maupun rumah susun sewa (rusunawa) di seluruh wilayah Jakarta.
"Solusi jangka panjang adalah pemprov jakarta dalam hal ini dinas perumahan rakyat harus perbanyak pembangunan rusun apakah rusunami atau rusunawa di Jakarta," ungkap Ali.
Ali mengungkapkan bahwa pembangunan rusun harus dilakukan secara merata di lima wilayah administrasi Jakarta.
"Pembangunan rusun harus merata di 5 wilayah jakarta, sehingga warga yang pindah rumah tidak begitu jauh dari tempat bekerja atau anak yang bersekolah," katanya. (cr-4)
.jpg)
