"Nah saya sebagai ketua RW, inilah tempat fasilitas, fasilitas fasos-fasumnya RW 12. Ini sudah dibangun dari Sudin Perumahan. Termasuk WC-nya di belakang," katanya.
Selain itu, kondisi ekonomi menjadi akar dari banyak persoalan sosial di RW 12. Menurut Imron, mayoritas warga bekerja di sektor informal.
“Ada yang pemulung, pengamen, pedagang kecil. PNS mungkin cuma tiga persen,” ujar dia.
Lebih lanjut, beberapa tahun lalu, wilayahnya itu sempat mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lembaga sosial Buddha Tzu Chi melalui program Konsolidasi Tanah Vertikal, dikenal warga sebagai “Rumah KTP”. Program ini merupakan upaya menata ulang kawasan padat agar menjadi hunian vertikal yang lebih layak.
“Dulu waktu Pak Wali datang, saya ajak ke belakang. ‘Pak, ini sumpah, sudah gak layak’. Dari situ, mulai ada perhatian. Lalu datang Buddha Tzu Chi sebagai penyelenggara,” kata Imron.
Tahap awal program berhasil membangun 12 unit rumah layak huni, dan disusul dengan 28 rumah yang direnovasi.
Namun, saat tawaran pembangunan tahap kedua muncul, sebagian besar warga menolak.
“Banyak yang gak mau pindah. Sudah betah di rumah masing-masing, walau sempit. Apalagi syaratnya harus lahan luas dan dibangun vertikal. Akhirnya tidak jadi,” ujar dia. (cr-4)
.jpg)
