Ia menilai, penutupan menyeluruh tanpa pengecualian berpotensi merugikan pengusaha tambang yang sudah berinvestasi besar dengan izin resmi.
“Jangan sampai penutupan dilakukan tanpa solusi. Ada tambang yang legal, sudah investasi besar, dan mereka merasa dirugikan kalau semua disamaratakan,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah pusat segera duduk bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pengusaha tambang, pemerintah daerah, hingga masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam mencari jalan tengah.
Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Abdul Karim Sebut Perda Kewirausahaan Jadi Kunci Penguatan UMKM
“Saya berharap solusi komprehensif segera disiapkan. Jadi bukan sekadar menutup, tapi bagaimana tambang bisa tetap berjalan dengan prosedur yang benar, sambil meminimalisir dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan,” katanya.
