Pramono mengaku telah berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk PAM Jaya Paljaya, Dinas Sumber Daya Air DKI, dan Dinas Bina Marga DKI. Koordinasi ini juga meluas ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani, mengonfirmasi hal tersebut. "Pemda DKI saat ini juga meminta kita untuk memberikan pedoman manajemen rekayasa, terutama yang terkait dengan bagaimana kendaraan yang akan masuk dari luar Jakarta ke Jakarta," ucapnya.
Kemenhub juga mendorong pemanfaatan angkutan massal terintegrasi seperti Transjakarta, yang konektivitasnya sudah menjangkau area penyangga seperti Cikarang dan Leuwiliang, sebagai solusi jangka panjang untuk membatasi volume kendaraan pribadi.
Baca Juga: Jam Operasional Perpustakaan Jakarta Hari Senin-Minggu
Sebelumnya, rencana pemangkasan trotoar dibatalkan. “Tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu karena memang yang akan kita lakukan adalah menambah armada Transjakarta 14 unit,” kata Pramono pada Kamis, 11 September.
Pemprov Jakarta menekankan bahwa rekayasa lalu lintas ini bukan solusi permanen, melainkan bagian dari manajemen darurat selama proyek berlangsung.
Pramono bertekad menuntaskan akar masalahnya. "Saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua," ucapnya. "Kalau sudah selesai, maka persoalan kemacetan yang betul-betul terjadi di Simatupang bisa diselesaikan."
Sementara menunggu proyek rampung, masyarakat diimbau untuk mempertimbangkan menggunakan transportasi umum atau menghindari kawasan TB Simatupang hingga November 2025.
