BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Rencana evaluasi tunjangan dan gaji anggota DPRD Kota Bekasi yang disepakati bersama Pemkot Bekasi mendapat tanggapan dari akademisi.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Adi Susila menilai langkah tersebut perlu dilakukan. Menurutnya, alokasi anggaran sebaiknya diprioritaskan untuk kegiatan operasional dewan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Iya, menurut saya memang perlu. Sebaiknya anggaran itu dialokasikan untuk belanja kegiatan, bukan untuk tunjangan tetap seperti rumah atau fasilitas lain. Di dewan, kan, ada fungsi legislasi, pengawasan, dan juga reses. Nah, sebaiknya anggaran digeser ke situ,” kata Adi saat dikonfirmasi, Kamis 11 September 2025.
Adi menyebut, anggaran tunjangan bahkan bisa digeser sebagian atau justru dihapus seluruhnya. Itu bergantung pada koordinasi dengan pemerintah pusat.
Baca Juga: Dealer QJMOTOR Resmi Hadir di Bekasi, Warga Bisa Coba Motor Langsung
“Bisa saja. Itu nanti tinggal kompromi. Tapi menurut saya lebih bagus kalau anggaran diperbesar untuk kegiatan. Kalau hanya untuk rumah atau mobil, itu kan tidak terlalu berkontribusi pada peningkatan kinerja,” ucapnya.
Menurutnya, jika anggaran legislatif diperkuat, dewan dapat menambah jumlah perda maupun kegiatan reses. Hal ini membuat wakil rakyat bisa menyerap lebih banyak aspirasi masyarakat.
Ia menyebutkan, evaluasi tunjangan ini relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Ia menyinggung daya beli masyarakat yang melemah serta maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Daya beli masyarakat sedang turun, banyak terjadi PHK. Jadi, konteksnya kurang tepat. Padahal, kenaikan gaji PNS atau dewan sebenarnya bisa menjadi pemicu perputaran ekonomi. Tapi untuk saat ini, tunjangan yang fantastis sebaiknya dievaluasi,” ucap dia.
Baca Juga: Siswa SMAN 14 Kota Bekasi Pertanyakan Dana BOS Rp2,4 Miliar, Kepala Sekolah Bantah Ada Penyelewengan
Ia optimistis, pengurangan bahkan penghapusan tunjangan tidak akan menurunkan kinerja DPRD. Menurutnya, standar yang ada saat ini sudah cukup.
