POSKOTA.CO.ID - Di sela maksi (makan siang) bersama di sebuah warteg langganan, ketiga sahabat, bung Heri , mas Bro dan bang Yudi bicara soal dinamika politik sekarang, utamanya soal gaji anggota DPR, pascaaksi massa akhir Agustus lalu.
Seperti diberitakan, aksi massa menyampaikan sejumlah tuntutan, sering diistilahkan sebagai tuntutan rakyat, salah satunya hapus tunjangan perumahan anggota dewan. Lebih rinci lagi, 17+8 tuntutan yang disampaikan teman – teman perwakilan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan kepada pemerintah dan DPR.
Kalangan DPR pun garcep, gerak cepat, segera memenuhi 6 tuntutan mahasiswa, di antaranya tadi, menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Tak Cukup Kata Maaf
“Setelah tunjangan perumahan dihapus berapa penghasilan anggota DPR saat ini,” tanya bung Heri kepada kedua sohibnya dalam obrolan warteg tersebut.
“Kalau yang ditanya soal gaji, yang jelas masih 2 digit. Tetapi jika penghasilan lain lagi ceritanya,” kata Yudi.
“Memang beda ya, antara gaji dan penghasilan?,” kata Heri.
“Ya bedalah, gaji itu yang diterima rutin setiap bulannya dari instansinya. Sementara penghasilan itu bisa dari mana – mana, dari usaha – bisnis dan lain sebagainya akan mempengaruhi jumlah penghasilan,” kata Yudi.
“Seperti kalian, selain sebagai pekerja kantoran, mungkin punya usaha online yang penghasilannya, boleh jadi lebih besar, “ jelas mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Ajak – Ajak Demo
“Betul seperti teman kita, sebagai pekerja kantoran, gajinya hanya 1 digit, tetapi usaha kateringnya per bulannya bisa menghasilkan 2 digit,” kata Heri.
“Ngomong – ngomong, riilnya berapa gaji anggota dewan sekarang?,” kata Heri mengulangi.
“Seperti diberitakan gaji anggota DPR RI sekarang sebesar Rp65,5 juta per bulan ,setelah tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta dihapus. Ini ada rinciannya, transparan,” kata Yudi.
“Apa saja rinciannya?,” tanya Heri lagi.
“Tak perlu, nanti bikin kamu ngiri karena bukan anggota dewan,” kata Yudi.
“Tapi masih kalah sama gaji direksi BUMN, yang rata – rata sudah mencapai 3 digit. Setahun bisa miliaran,” kata mas Bro.
“Anehnya gaji sudah miliaran, masih ada yang korup juga ya,” ujar Heri.
“Artinya gaji besar belum menjamin negeri kita bebas dari korupsi ya,” kata Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Peka, Bukan Pekak
“Korupsi itu terjadi bukan semata karena gaji kecil, melainkan karena adanya peluang dan kesempatan, selain soal moral. Bahkan, yang gajinya kecil malah tidak korupsi,” kata mas Bro.
“Kecil tapi berkah, ketimbang besar tetapi mendatangkan masalah,” kata Heri.
“Pengabdian kepada bangsa dan negara, jangan semata dilihat dari besarnya gaji. Berapapun gaji yang diterima, memperjuangkan aspirasi rakyat adalah kebajikan,” urai mas Bro. (Joko Lestari).
