"Ini adalah bagian dari sistem demokrasi yang beradab. Memang belum sempurna, tapi tugas kita adalah memperbaikinya terus-menerus, dan caranya bukan dengan kekerasan, intimidasi, atau represi," tegasnya.
Dalam pesannya, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya integritas serta transparansi dalam penyelenggaraan negara dan menekankan bahwa jabatan publik adalah sebuah kehormatan yang harus dijalankan tanpa praktik korupsi.
Menurutnya, seorang pejabat negara harus memiliki empati serta kepekaan dalam mendengarkan suara rakyat.
Baca Juga: Viral Kampus Unisba dan Unpas Diserang Aparat, Apa Sebenarnya yang Terjadi?
"Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa," tambahnya.
Sri Mulyani menilai bahwa komitmen terhadap integritas bukan hanya tanggung jawab personal, tetapi juga kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mendorong masyarakat untuk menyampaikan kritik melalui saluran yang tepat agar tercipta iklim politik yang sehat. Ia menilai dialog konstruktif sangat dibutuhkan demi menghasilkan kebijakan yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Menkeu berharap masyarakat tidak hanya berfokus pada kekurangan pemerintah, melainkan juga melihat upaya perbaikan yang telah dijalankan.
Dengan kolaborasi dan partisipasi aktif, Sri Mulyani optimistis Indonesia dapat terus maju. Momen permintaan maaf Sri Mulyani menjadi simbol penting di tengah dinamika politik dan sosial yang sedang berlangsung.
Menkeu menekankan bahwa dukungan publik sangat dibutuhkan agar proses pembangunan berjalan optimal.
"Mari kita semua sambut masa depan dengan optimisme dan semangat kebersamaan. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia," ujarnya.
