POSKOTA.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas berbagai kekurangan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Dalam pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat, meskipun di tengah situasi menantang, termasuk insiden penjarahan yang terjadi di rumahnya.
Menurut Sri Mulyani, kritik dan masukan yang datang, baik positif maupun negatif, adalah bagian dari proses demokrasi.
Lalu proses demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud apabila setiap pihak mau mendengar, berdialog, dan berpartisipasi secara konstruktif.
Baca Juga: Viral 17+8 Tuntutan Rakyat untuk Presiden, DPR, TNI, dan Polri, Ini Isinya
"Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus-menerus," tulisnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya, sebagai pejabat negara, memiliki tanggung jawab untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan.
Ia mengingatkan publik bahwa penyusunan undang-undang bukanlah keputusan pribadi, melainkan hasil kerja bersama antara pemerintah, DPR, serta partisipasi masyarakat.
Apabila terdapat pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional, Sri Mulyani menekankan bahwa sistem demokrasi Indonesia menyediakan mekanisme Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Novel Baswedan Sebut Pelaku Penjarahan Harus Ditindak: Tapi Jangan Lupa dengan Pejabat yang Korupsi
Hal ini menjadi bukti bahwa negara memiliki ruang hukum untuk memastikan hak masyarakat tetap terlindungi.
