4. Untuk Polri:
- Membebaskan semua demonstran yang saat ini ditahan.
- Menghentikan segala bentuk kekerasan berlebihan dan menjalankan SOP pengendalian massa sesuai aturan.
- Menindak tegas anggota atau komandan yang melanggar HAM selama aksi berlangsung.
Baca Juga: Media Asing Angkat Peristiwa Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob saat Aksi Demo Jakarta
5. Untuk TNI:
- Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
- Menegakkan disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Menyatakan secara terbuka komitmen tidak mencampuri ranah sipil, terutama di masa krisis demokrasi.
6. Untuk Kementerian di Sektor Ekonomi:
- Menjamin upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.
- Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
- Membuka dialog resmi dengan serikat buruh terkait masalah upah minimum dan sistem outsourcing.
Tuntutan Jangka Panjang (Deadline 31 Agustus 2026)
- Melaksanakan reformasi DPR melalui audit independen yang diumumkan ke publik, melarang mantan koruptor menjadi anggota, dan menghapus perlakuan istimewa seperti pensiun seumur hidup serta berbagai fasilitas khusus.
- Mengharuskan partai politik mempublikasikan laporan keuangan secara transparan dan memastikan fungsi oposisi berjalan efektif.
- Menyusun reformasi perpajakan yang lebih adil, termasuk evaluasi transfer APBN ke daerah, serta membatalkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat.
- Mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor, memperkuat independensi KPK, dan menegakkan UU Tipikor.
- Merevisi UU Kepolisian untuk menciptakan sistem kepolisian yang lebih profesional, humanis, dan terdesentralisasi dalam waktu 12 bulan.
- Mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti food estate, serta mendorong DPR merevisi UU TNI.
- Melakukan revisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan, sambil memperkuat Ombudsman dan Kompolnas.
- Mengevaluasi ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk meninjau UU Cipta Kerja, proyek strategis nasional, dan tata kelola BUMN.
- Aspirasi ini kini menjadi perhatian nasional. Publik mendesak pemerintah, DPR, dan partai politik untuk merespons secara cepat, konkret, dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat dipulihkan.
.jpg)
