Kesepakatan DPR untuk mengevaluasi tunjangan adalah langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, perjalanan menuju akuntabilitas masih panjang. Keberhasilan langkah ini akan ditentukan oleh konsistensi dan keberanian politik untuk menindaklanjuti janji.
Bagi masyarakat, evaluasi tunjangan adalah ujian moral bagi wakil rakyat. Apakah mereka mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok?
Di tengah harapan besar publik, langkah DPR untuk meninjau ulang fasilitasnya dapat menjadi momentum penting memulihkan kepercayaan, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan wakil rakyat yang benar-benar berpihak pada rakyat.