Seorang ibu rumah tangga mungkin berpikir, “Mengapa wakil rakyat mendapatkan fasilitas rumah dinas, sementara saya harus berjuang membayar kontrakan?”
Hal ini menunjukkan bahwa isu tunjangan DPR adalah soal rasa keadilan sosial. Publik ingin melihat bahwa wakilnya tidak hanya berbicara tentang rakyat, tetapi juga hidup dengan keprihatinan yang sama.
Transparansi dan Akuntabilitas: Pilar Demokrasi
Transparansi penggunaan anggaran negara bukan hanya tuntutan etika, melainkan syarat demokrasi modern. Evaluasi tunjangan DPR harus dibingkai dalam komitmen akuntabilitas yang lebih luas:
- Pelaporan terbuka tentang fasilitas dan penggunaannya.
- Audit independen yang bisa diakses publik.
- Evaluasi berkala sesuai kondisi ekonomi nasional.
Dengan begitu, evaluasi tidak berhenti pada jargon politik, tetapi menghasilkan kebijakan yang berakar pada kepentingan rakyat.
Implikasi bagi Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif adalah modal penting bagi stabilitas demokrasi. Ketika DPR bersikap terbuka terhadap kritik, publik melihat adanya niat baik untuk berubah.
Namun, komitmen ini hanya akan berarti jika diikuti tindakan nyata:
- Penghapusan tunjangan yang berlebihan.
- Penyesuaian fasilitas agar sesuai kebutuhan.
- Alokasi anggaran yang lebih banyak untuk sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Jika langkah konkret diambil, maka evaluasi tunjangan dapat menjadi momentum pemulihan citra DPR sekaligus memperkuat legitimasi politik.
Belajar dari Praktik Internasional
Beberapa negara telah lebih dulu menerapkan mekanisme transparansi tunjangan legislatif. Misalnya:
- Inggris menerapkan Independent Parliamentary Standards Authority untuk mengawasi tunjangan anggota parlemen.
- Australia menyediakan laporan publik detail terkait klaim perjalanan dan fasilitas parlemen.
- Kanada membuka akses data pengeluaran parlemen secara daring, yang bisa dipantau oleh warga.
Praktik ini bisa menjadi inspirasi bagi DPR RI untuk menciptakan sistem pengawasan yang independen dan partisipatif.
Baca Juga: Sikap Forum Peduli Indonesia Damai
Harapan Publik: Legislator yang Hidup Sederhana
Di balik perdebatan angka dan tunjangan, publik sebenarnya mengharapkan sosok legislator yang sederhana. Seseorang yang mau berbaur dengan masyarakat tanpa sekat fasilitas berlebihan.
Dalam budaya politik Indonesia, kesederhanaan bukan hanya nilai moral, tetapi juga simbol kedekatan dengan rakyat. Legislator yang hidup sederhana akan lebih mudah mendapat kepercayaan, karena dianggap benar-benar memahami realitas keseharian masyarakat.
.jpg)
