POSKOTA.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto didesak untuk tetap berada di Indonesia selama situasi demonstrasi di Tanah Air masih terjadi.
Desakan tersebut muncul dari Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal. Ia berpendapat bahwa peran Prabowo sangat dibutuhkan saat ini.
Sebagai gantinya, Prabowo bisa memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk pergi ke Tiongkok.
Hal tersebut disampaikan Patti Djalal melalui akun X pribadi @dinopattidjallal seperti dilansir Poskota pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Baca Juga: Prabowo Subianto Perintahkan Usut Tuntas Kasus Mobil Rantis Lindas Ojol
“Mengingat situasi panas yg masih bergolak, hati rakyat yg sedang pedih & gelisah, saya anjurkan Presiden @prabowo BATALKAN kunjungan ke Tiongkok minggu depan dan wakilkan saja ke @Menlu_RI,” katanya.
“Ini momen dimana Presiden perlu berada di tanah air ditengah rakyatnya yg sedang galau. Keluar negeri sekarang ini tidak penting,” pungkasnya.
Dilansir Poskota melalui Channel News Asia, diketahui Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengundang Prabowo untuk menghadiri parade militer berskala besar yang juga dihadiri oleh 25 kepala negara lainnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Terima Laporan Progres Digitalisasi Pendidikan dari Mendikdasmen Abdul Mu’ti
Untuk pertama kalinya tahun ini, pemimpin dari tiga negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, mendapat undangan untuk hadir.
Mereka akan menempati barisan kehormatan saat menyaksikan parade Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di Lapangan Tiananmen.
Selain itu, para pemimpin Kamboja, Laos, dan Myanmar juga diperkirakan menghadiri acara tersebut usai mengikuti KTT Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Tianjin beberapa hari sebelumnya, sebagaimana dilaporkan oleh South China Morning Post (SCMP).
Baca Juga: Gagasan Sekolat Rakyat dari Prabowo Subianto Disambut Optimis oleh Para Pendidik
Demo di Indonesia
Sejak 25 Agustus 2025, demonstrasi besar-besaran meletus di Jakarta dan sejumlah kota lainnya sebagai wujud protes terhadap kebijakan kontroversial pemerintah, terutama soal tunjangan anggota DPR RI.
Tunjangan perumahan baru sejumlah Rp50 juta per bulan, hampir sepuluh kali lipat Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, memicu kemarahan masyarakat yang menganggapnya tidak etis di tengah tekanan ekonomi dan biaya hidup yang melonjak.
Demonstran, termasuk mahasiswa, serikat pekerja, dan warga ojek daring, memblokir akses ke gedung DPR/MPR, membakar ban, melontarkan bom molotov, hingga bentrok dengan aparat keamanan yang membalas dengan gas air mata dan water cannon.
Ketika suasana demonstrasi semakin memanas, insiden tragis terjadi: seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di sekitar gedung DPR.
Peristiwa ini menjadi pemicu gelombang kemarahan baru, yang kemudian memicu kerusuhan lebih luas sepanjang akhir Agustus.
