Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Wamenaker Noel Ebenezer Runtuhkan Kepercayaan Kaum Buruh

Sabtu 23 Agu 2025, 14:50 WIB
Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemerasan di Gedung Merah Putih, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Agustus 2025. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemerasan di Gedung Merah Putih, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Agustus 2025. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyoroti penetapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus ini dinilai mencederai kepercayaan buruh terhadap pemerintah dalam menjalankan mandat perlindungan pekerja, khususnya terkait program keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Buruh tentu merasa kecewa dan khawatir. Bagaimana mungkin pejabat yang seharusnya melindungi hak-hak pekerja justru diduga terlibat praktik korupsi. Ini jelas meruntuhkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan keselamatan kerja,” kecam Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, saat dikonfirmasi, Sabtu, 23 Agustus 2025.

Menurut Riden, keselamatan kerja bukan hanya soal aturan di atas kertas, tetapi menyangkut nyawa jutaan pekerja di berbagai sektor industri.

Baca Juga: Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain jadi Tersangka Pemerasan

Artinya, kata Riden, jika pengelolaan program K3 tercederai oleh praktik korupsi, maka risiko yang dihadapi buruh semakin besar.

Ia mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas penuh. Jangan sampai K3 hanya menjadi proyek yang rawan penyimpangan, sementara buruh terus menanggung risiko kecelakaan kerja,” kata Riden.

Riden menegaskan, bahwa K3 adalah hal yang paling mendasar bagi buruh. Karena apabila program K3 sampai dikorupsi, maka yang dipertaruhkan adalah nyawa pekerja di lapangan.

Justru seharusnya K3 menjadi garda terakhir untuk memastikan buruh pulang dalam keadaan selamat setelah bekerja. Jika ada penyimpangan anggaran dan program di Kemenaker, artinya perlindungan buruh telah diperdagangkan.

"Ini bukan main-main. Buruh jadi ragu, apakah negara benar-benar hadir melindungi, atau justru membiarkan pekerja semakin rentan terhadap kecelakaan kerja,” ucap Riden.


Berita Terkait


News Update