“Ini menjadi satu PR buat kami lah. Bukan kami ingin memanjakan. Tetapi ini kan satu persoalan yang harus kami pikirkan,” ucapnya.
Sebagai alternatif, Arif menilai pemerintah daerah bisa memberikan keringanan dalam bentuk diskon khusus, misalnya saat momen ulang tahun Kota Bekasi, daripada menghapuskan tunggakan secara total.
“Yang penting itu aja. Mungkin Pak Gubernur baik niatnya. Tapi kami yang di daerah ini punya tanggung jawab yang besar dalam membangun daerah kami,” katanya.
Lebih lanjut, Arif menyebut Kota Bekasi saat ini belum membutuhkan kenaikan PBB. Kondisi daerah yang masih memprihatinkan membuat kebijakan semacam itu justru bisa menambah beban masyarakat.
“Ya, untuk kenaikan PBB, Kota Bekasi belum lah. Belum harus ada untuk sekarang ini. Kita masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Arif menambahkan, pada masa Wali Kota sebelumnya, Rahmat Effendi, kenaikan PBB sudah pernah diberlakukan. Karena itu, saat ini Bapenda justru diminta fokus menggali potensi pajak lain serta menutup kebocoran anggaran yang ada.
“Zaman Pak Rahmat Effendi sudah pernah dilakukan kenaikan ya. Dan dari awal saya sampaikan, agar Bapenda bisa menggali potensi yang lain. Dan kebocoran-kebocoran itu bisa dikurangi,” jelasnya.
