POSKOTA.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghapus pembayaran tantiem bagi para komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebuah langkah yang dinilai sebagai bentuk efisiensi sekaligus upaya mengurangi kesenjangan sosial di tengah kesulitan ekonomi.
Keputusan ini menuai tanggapan dari sejumlah kalangan, termasuk jurnalis senior Hersubeno Arief dan pengamat politik Rocky Gerung.
Hersubeno menilai kebijakan tersebut relevan dengan situasi masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi.
“Saya pikir penghapusan tantiem ini merupakan bagian dari efisiensi, selain itu juga untuk menghapus jarak, kayak antara kehidupan rakyat yang makin sulit dan para komisaris yang gajinya melimpah ruah dengan kerja hanya rapat sekali sebulan. Itu langsung disebutkan oleh Presiden dan ini memang menjadi satu persoalan yang sangat serius yang banyak disoal oleh publik,” kata Hersubeno, dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Baca Juga: Prabowo Singgung Pemangkasan Tantiem Komisaris, Pengamat: Kebijakan Populis dengan Risiko Politik
Ia menambahkan bahwa perdebatan mengenai kompetensi komisaris BUMN juga turut memengaruhi persepsi publik.
“Apalagi realitasnya itu para komisaris ini, ya soal kompetensi dan sebagainya, itu enggak ada yang enggak match tapi ada yang memang tidak memenuhi syarat gitu ya,” ujarnya.
Sementara itu, Rocky Gerung menyebut keputusan Presiden Prabowo sebagai langkah tepat di tengah keterbatasan fiskal negara.
“Dalam kondisi kesulitan keuangan negara, tentu bijak sekali kalau Presiden memang memutuskan supaya tantiem itu tidak diberikan. Dan itu semacam penghormatan pada rakyat yang memang tidak mampu untuk menunggu trickle down karena ekonomi tidak bertumbuh,” kata Rocky.
Baca Juga: Langkah Strategis Prabowo Subianto Perangi Kemiskinan, Bentuk DTSEN dan Sekolah Rakyat
Menurutnya, kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa jabatan publik tidak boleh dijadikan ajang mencari keuntungan tambahan.
