Rocky juga menyoroti kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai membebani daerah dan rakyat. Ia mengkritik ketidakmampuan sebagian pejabat membaca keresahan masyarakat, meski Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen.
“Kalau memang 5, di atas 5 persen pertumbuhannya enggak akan ada protes, tuh. Kan ini penanda pertama buah ekonomi tidak bertumbuh. Enggak ada yang percaya, tuh. Jadi, sekali lagi rakyat sudah masuk pada satu modus untuk tidak percaya lebih dahulu sebelum dibuktikan sebaliknya,” ucap Rocky.
Hersubeno menambahkan bahwa retorika sejumlah pejabat pusat memperparah kekecewaan publik.
Baca Juga: Aksi Demo di Pati Ricuh, Polisi Lepaskan Gas Air Mata
“Fenomena Pati ini adalah simbol kemarahan rakyat. Sementara para petinggi negara ngomong ini makin seenaknya. Menteri Sri Mulyani kemarin malah ngajak rakyat untuk patungan itu untuk bayar dosen dan pendidik itu,” ujarnya.
Rocky menilai peristiwa Pati dapat menjadi inspirasi gerakan serupa di daerah lain jika keresahan ekonomi tidak segera diatasi. Ia juga menyoroti perlunya konsistensi antara visi Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.
“Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana banyak pejabat yang tidak paham apa yang dimaksud oleh dengan efisiensi, apa yang dimaksud dengan penghematan atau sebaliknya apa yang dimaksud dengan kerakusan yang berulang kali diterangkan oleh Presiden Prabowo," tegasnya.
Menurut Rocky, ketegangan sosial akibat faktor ekonomi dapat berlanjut dan meluas menjadi gerakan yang lebih besar, terutama jika dibarengi ketidakpuasan politik terhadap elite. “Apa yang terjadi di Pati itu resonansinya sampai ke seluruh Indonesia. Ini riil dan harus segera dipecahkan pemerintah,”
