Keduanya bisa diakses secara daring, sehingga meminimalkan birokrasi manual.
Proses Aktivasi Rekening
Salah satu hal penting dalam program ini adalah mekanisme penyaluran dana. Dana hanya akan ditransfer ke rekening kolektif yang dibuka oleh Puslapdik. Guru penerima wajib mengaktifkan rekening tersebut sebelum 30 Januari 2026.
Jika tidak diaktifkan, dana akan dianggap tidak diterima dan dikembalikan ke kas negara. Artinya, guru harus benar-benar proaktif memantau perkembangan informasi agar hak mereka tidak hangus.
Perspektif Manusia: Lebih dari Sekadar Angka
Bagi sebagian guru honorer, tunjangan Rp2,1 juta mungkin tidak cukup untuk mengubah hidup secara drastis. Namun, maknanya jauh lebih besar daripada nilai nominal.
Ini adalah tanda bahwa mereka diakui. Bahwa pengabdian mereka di kelas, di desa-desa terpencil maupun perkotaan padat, tetap dipandang berharga. Banyak guru yang mengaku bahwa bentuk penghargaan seperti ini memberi energi baru untuk terus mengajar dengan sepenuh hati.
Seorang guru honorer di Kabupaten Magelang misalnya, mengungkapkan bahwa uang tersebut akan ia gunakan untuk membeli buku referensi dan peralatan pembelajaran tambahan. “Kalau soal kebutuhan rumah tangga, ya pasti ada. Tapi untuk murid-murid, saya ingin mereka punya pengalaman belajar yang lebih baik,” ujarnya.
Manfaat Jangka Panjang Program
Selain memberikan keringanan finansial, tunjangan ini berfungsi sebagai jembatan menuju sertifikasi guru. Banyak guru non-ASN yang menjadikan insentif ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kualifikasi, agar kelak dapat mengikuti program sertifikasi atau bahkan seleksi ASN.
Di sisi lain, program ini juga mendukung keberlangsungan mutu pendidikan. Guru yang lebih termotivasi akan cenderung meningkatkan kualitas pengajaran, yang pada akhirnya berdampak positif pada siswa.
Tantangan di Lapangan
Meskipun program ini sudah dirancang matang, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan:
- Kurangnya sosialisasi di beberapa daerah, sehingga ada guru yang terlambat mengaktifkan rekening.
- Keterbatasan akses internet di daerah terpencil yang menghambat pengecekan Info GTK.
- Birokrasi lokal yang kadang membuat proses administrasi memakan waktu lebih lama.
Untuk mengatasi hal ini, kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas guru menjadi kunci keberhasilan.
Harapan ke Depan
Program tunjangan insentif ini adalah langkah positif, namun idealnya disertai kebijakan jangka panjang yang lebih komprehensif, seperti:
- Percepatan proses sertifikasi bagi guru yang memenuhi kriteria.
- Penambahan jumlah penerima di tahun-tahun berikutnya.
- Pelatihan berkelanjutan agar kualitas pengajaran terus meningkat.
